Negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ombudsman Republik Indonesia berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta menangani laporan maladministrasi. Namun, dalam praktiknya, ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan biasanya direspon dengan diam atau mengajukan keluhan yan…