Image of KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR PEMERINTAH DAERAH: LAPORAN PENELITIAN
Bookmark Share

Text

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH ANTAR PEMERINTAH DAERAH: LAPORAN PENELITIAN

Description Not Available

Availability
#
Faculty of Law (Ruang Baca FH Palembang) 352 Her k 2016
B01391A
Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
352 Her k
Publisher
Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peadilan Mahkamah Agung RI.,
Collation
x, 151 hlm. ; 23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-99931-6-5
Classification
352
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Peradilan Tata Usaha-Batas Wilayah
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
TitleEditionLanguage
KOORDINASI PENENTUAN BATAS WILAYAH DI TEGAL BINANGUN OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN-id
KONFLIK TAPAL BATAS WILAYAH DESA KERINJING DAN DESA SUKARAJA BARU DI KABUPATEN OGAN ILIR (Studi kasus Konflik Tapal Batas antara Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja dan Desa Sukaraja Baru Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir)id
STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN OLEH BAGIAN TATA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA SEGMEN WILAYAH TEGAL BINANGUN)id
OPTIMASI RANCANGAN DESAIN PIT BERDASARKAN BATAS WILAYAH KERJA DENGAN MEMPERHITUNGKAN TARIF KONTRAK BATUBARA DI PT ULIMA NITRA, TBK. SITE WIRADUTA SEJAHTERA LANGGENG, PIT BLOK 2 DUE MUARA ENIM, SUMATERA SELATANid
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG BATAS WILAYAH KOTA PALEMBANG DAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KAWASAN TEGAL BINANGUNid
File Attachment
No Data
Comments
You must be logged in to post a comment