KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)

Skripsi

KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)

Taufiqurrahman, Aqil - Personal Name;

Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang dilakukan oleh seorang atau lebih wasit (arbiter) di luar dari lembaga peradilan yang telah difasilitasi oleh negara dengan didasarkan atas perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadinya sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana frase “Antara Lain” dalam Penjelasan Umum BAB VII mempengaruhi intepretasi hukum dari Pasal 70 UU No. 30/1999, serta bagaimana frase “Antara Lain” tersebut digunakan dalam Putusan Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Alasan pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih tepatnya dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwasanya terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan di pengadilan negeri. Pada Pasal 70 UU No. 30/1999 menggunakan frase “Sebagai Berikut” dalam batang tubuhnya, namun terdapat perbedaan pada Penjelasan Umum BAB VII yang menggunakan frase “Antara Lain” yang mana akibat dari perbedaan penggunaan frase ini mengandung kontradiksi yang dapat menyebabkan multitafsir, karena pada dasarnya Pasal 70 dengan frase bersifat limitatif. Kontradiksi penggunaan frase terkait pengaturan mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase ini tentunya menimbulkan ketidakpastian yang mana atas hal tersebut sebenarnya telah dikeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 70 tidak dapat disimpangi dan mempertegas sifat limitatifnya.

Availability

Central Library (Reference) T1723282025

T172328

Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1723282025
Publisher: Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation: xii, 111 hlm.; 29 cm.
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 341.507
Content Type: Text
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Arbitrase
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: MI

Other version/related

Title	Edition	Language
SINKRONISASI ASAS FINAL AND BINDING PADA PUTUSAN ARBITRASE (STUDI PUTUSAN ARBITRASE NOMOR 43040/VI/ARB-BANI/2020)	-	id
PELAKSANAAN DAN HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI: LAPORAN PENELITIAN		id
INKONSISTENSI PENGATURAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERNIAGAAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN	-	id
URGENSI PENGATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENILAIAN AHLI		id
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI) MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014.		id

File Attachment

KONTRADIKSI ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 333 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)

Comments

You must be logged in to post a comment