Image of PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 PK/PDT/2023)
Bookmark Share

Skripsi

PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH KOTA PALEMBANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 802 PK/PDT/2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkara sengketa tanah yang ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Palembang melalui mekanisme bantuan hukum litigasi. Skripsi ini memiliki dua tujuan yaitu, untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang yang mewakili pemerintah kota Palembang terhadap penyelesaian sengketa tanah dan kendala Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Palembang yang mewakili pemerintah kota Palembang terhadap penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian jenis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan JPN di Kejaksaan Negeri Palembang dan berdasarkan undang undang serta beberapa teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum litigasi terutama penyelesaian sengketa tanah yang diberikan JPN dalam penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Palembang telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: 040/A/JA/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Availability
#
Central Library (Reference) T1846112025
T184611
Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1846112025
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.,
Collation
xii, 97 hlm.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
other (computer)
Edition
-
Subject(s)
Sengketa Tanah
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Other version/related
TitleEditionLanguage
PENYELESAIAN SENGKETA PELELANGAN TANAH WARIS YANG MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 734 K/Pdt/2024)id
MENCEGAH SENGKETA TANAH : MEMBELI, MEWARISI, MENYEWAKAN DAN MENJAMINKAN TANAH SECARA AMAN1id
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR 425/Pdt.G/2019/PA.Kdrid
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHANid
TINJAUAN YURIDIS SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH WARISAN BERSAMA YANG DIKUASAKAN KEPADA SATU AHLI WARIS DI KOTA PRABUMULIHid
PERLAWANAN SITA EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP TANAH WARIS YANG BELUM TERBAGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 615/PDT.PLW/2018/PN.JKT.BRT)id
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI BPN KOTA PALEMBANGid
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI RANAH MINANGKABAU (PUTUSAN PN/30/PDT.G/2020/PN PDG)id
File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment