Skripsi

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ATAS PRAKTIK DEEPFAKE DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEJAHATAN SIBER DAN PORNOGRAF

---

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi” teknik deepfake dari teknologi kecerdasan buatan telah berkembang pesat sehingga mudah dilakukan oleh siapa saja dan hal ini telah memberikan kemudahan bagi para pelaku tindak pidana khususnya pornografi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence terkhususnya teknik Deepfake dalam kejahatan pornografi. 2. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalahgunaan Artificial Intelligence terkhususnya teknik Deepfake dalam kejahatan pornografi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa Indonesia tidak memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai deepfake pornografi. Dimana Indonesia mengklasifikasikan deepfake atau kecerdasan buatan lainnya sebagai informasi elektronik sehingga undang- undang yang dikaitkan ialah UU ITE. Namun untuk tindak pidana deepfake pornografi, selain UU ITE dapat juga dikaitkan dengan undang-undang lain seperti KUHP, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU-PSK.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

T1452952024

Publisher

Indralaya : Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024

Collation

xv, 109 hlm.; ilus.; 29 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

345.020 7

Content Type

Text

Media Type

unmediated

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Pornografi
Prodi Hukum Pidana

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

KA

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment