IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)

Skripsi

IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)

Armin, Rais Shabri Annas - Personal Name;

Tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Apabila debitor sudah dinyatakan insolvensi, maka debitor sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera dilakukan pemberesan. Pada praktiknya, terkadang terdapat kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam penetapan masa insolvensi yang berbeda antara aturan undang- undang (das sollen) yang berlaku dan penerapan teknis yang terjadi (das sein). Salah satu contoh kekeliruan tersebut yakni pada perkara Kepailitan yang dialami oleh PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penetapan masa insolvensi apabila ada perbedaan pemberlakuan yang ditetapkan berbeda oleh hakim pengawas dengan UU Kepailitan dan PKPU serta menganalisis akibat hukum atas perbedaan masa insolvensi oleh hakim pengawas dan aturan UU Kepailitan dan PKPU dan cara penyelesaian pengurusan serta pemberesan harta debitur pailit terhadap masa insolvensi yang berbeda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian penelitian yang diperoleh yakni pada putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023 hakim mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung No.109/KMA/SK/IV/2020 Nomor 16.2 menyatakan bahwa masa insolvensi ditetapkan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara sehingga tidak perlu dengan Penetapan (Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU), apabila terdapat perbedaan pemberlakuan ketetapan antara hakim pengawas dan UU Kepailitan dan PKPU maka jika para pihak dirasa dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan lain-lain sesuai dengan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal gugatan lain-lain, untuk urusan pembuktian dan penilaian terhadap barang bukti tunduk pada hukum acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU.

Availability

Central Library (Reference) T1501792024

T150179

Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1501792024
Publisher: Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024
Collation: xiii, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 346.078 07
Content Type: Text
Media Type: unmediated
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Prodi Hukum Perdata
Masa Insolvensi
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: KA

Other version/related

Title	Edition	Language
PENENTUAN MASA INSOLVENSI SEBAGAI DASAR KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PADA KPKNL PALEMBANG)		id

File Attachment

IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)

Comments

You must be logged in to post a comment