PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)

Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)

Nugraha, Ricky Dwitama - Personal Name;

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam Tindak Pencucian Uang (Studi Putusan 1502/Pis.Sus/2022/PN.TNG/19/Pid.Sus/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pelaku pasif. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menyembunyikan darimana asal-usul dana yang telah diperoleh secara tidak sah melalui berbagai kegiatan illegal atau melawan hukum agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah dan tidak mencurigakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dan pertimbangan hakim dalam menilai pelaku pasif pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/Pid.Sus/2023/PT.Btn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pasif pada tindak pidana pencucian uang dijerat dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 dengan Pasal 5 ayat (1). Pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut yaitu pada Putusan Nomor 19/PID.SUS/2023/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 bahwa pelaku pasif dapat dikatakan mampu dan harus bertanggungjawab akibat karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada kedua putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pelaku atas nama Rudiyanto Pei dan putusan kedua atas nama Mardiana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif.

Availability

Central Library (Reference) T1506912024

T150691

Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1506912024
Publisher: Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2024
Collation: xii, 82 hlm.; ilus.; 29 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 345.598 026 607
Content Type: Text
Media Type: unmediated
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Pencucian uang
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: KA

Other version/related

Title	Edition	Language
IKHTISAR KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG		id
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DENGAN HASIL DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA		id
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG		id

File Attachment

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN 1502/PID.SUS/2022/PN.TNG/19/PID.SUS/2023/PT.BTN DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 537 K/PID.SUS/2014)

Comments

You must be logged in to post a comment