AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2024/PN BDG)

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

Image of AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2024/PN BDG)

Text

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2024/PN BDG)

Uce, Fajar Maulana - Personal Name;

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Tersangka Dalam Proses Penyidikan Yang Melewati Batas Waktu Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)”. Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur tentang pembatasan jangka waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK yakni selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP. Namun, ketentuan tersebut tidak diatur juga oleh lembaga Kejaksaan dan Kepolisian selaku penyidik tindak pidana korupsi, sehingga penyidik kejaksaan dan penyidik kepolisian dapat melakukan penyidikan tanpa batas waktu yang mengakibatkan melekatnya status tersangka. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kewenangan tentang batas waktu penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang melewati batas waktu (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg), dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap status tersangka dalam proses penyidikan yang melewati batas waktu pada perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta penarikan kesimpulan yang digunakan melalui metode induktif. Hasil dari penelitian ini ialah karena tidak adanya penormaan tentang pembatasan rentang waktu penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaaan, maka proses penyidikannya sah secara hukum. Akibat hukum terhadap status tersangka adalah status tersangka sah secara hukum, namun melekatnya status tersangka mengakibatkan sebagian hak asasinya dikurangi yakni larangan bepergian ke luar negeri, kehilangan hak menjadi pejabat publik, ditundanya hak untuk naik pangkat, dan langkah-langkahnya pun menjadi terbatas. Kata Kunci: Akibat Hukum, Penyidikan, Status Tersangka, Tindak Pidana Korupsi

Availability

Central Library (REFERENS) T1816482025

T181648

Available but not for loan - Not for Loan

Detail Information

Series Title: -
Call Number: T1816482025
Publisher: Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2025
Collation: xv, 112 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
Language: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Classification: 345.010 7
Content Type: -
Media Type: -
Carrier Type: -
Edition: -
Subject(s): Prodi Ilmu Hukum
Pengadilan Pidana, Pengadilan Kriminal
Specific Detail Info: -
Statement of Responsibility: MURZ

Other version/related

Title	Edition	Language
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI		id

File Attachment

AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN YANG MELEWATI BATAS WAKTU PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2024/PN BDG)

Comments

You must be logged in to post a comment