Skripsi
FUNGSIONALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA SELATAN
Dinas PPPA yang merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang melibatkan perempuan dan anak.Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui dinas PPPA di Sumatera Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas PPPA di Sumatera Selatan serta mengetahui pengaturan hukum yang ideal sebagai upaya optimalisasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual di daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode empiris, Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yakni bahwa prosedur pelaporan pendampingan terhadap korban kekerasan dapat diakukan secara langsung, secara tidak langsung melalui e-mail atau melalui rekomendasi dari instansi. Setelah melapor maka akan dilakukan screening atau wawancara setelah itupihak Dinas PPPA menentukan tindakan layanan yang tepat. Faktorfaktor yang memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan ialah ketersediaan Sumber Daya, kebijakan dan regulasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat, kerjasama lintas sector, dan aksesibilitas Layanan. Adapun pengaturan hukum yang ideal sebagai upaya optimalisasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual di daerah ialah penguatan peran dan kewenangan Dinas PP dan PA,peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat,perlindungan identitas dan privasi korban,peningkatan hukuman bagi pelaku.
No other version available