Skripsi
PENERAPAN KEWENANGAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA YANG CACAT ADMINISTRASI
Penelitian ini membahas ”Penerapan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Pembatalan sertipikat Hak guna Usaha Yang Cacat Administrasi” Yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagai Keputusan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting dalam pengelolaan tanah negara, namun dalam praktiknya sering ditemukan adanya cacat administrasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik agraria. Cacat administrasi tersebut dapat berupa kesalahan prosedur, kesalahan data fisik dan data yuridis, tumpang tindih dengan hak masyarakat, maupun penerbitan oleh pejabat yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengendalian dan perbaikan sertipikat HGU yang cacat administrasi dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian terhadap sertipikat HGU dilakukan melalui pengawasan internal, verifikasi administratif, perbaikan dan pembatalan sertipikat, serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme tersebut mencerminkan fungsi pengawasan yang bersifat preventif dan korektif guna mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Kata kunci : Hak Guna Usaha, cacat administrasi, pengawasan, hukum administrasi negara.
| Title | Edition | Language |
|---|---|---|
| URGENSI PENGATURAN PELAKSANAAN SANKSI UANG PAKSA ATAS KETIDAKPATUHAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA | - | id |