Skripsi
PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DITINJAU DARI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI KORBAN
Pemerasan Seksual (sextortion) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menggunakan foto dan/atau video seksual korban sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban demi keuntungan pribadi. Sextortion tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial dan martabat korban sehingga penanganannya harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban sebagai pihak yang paling dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban sextortion dalam UU ITE dan UU TPKS berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban serta mengkaji implementasinya di lapangan berdasarkan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/Pn.Bko dan Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/Pn.Sak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perlindungan terhadap korban sextortion dalam UU ITE belum mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi korban karena masih terbatas pada pemidanaan pelaku tanpa mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif. Sebaliknya, perlindungan terhadap korban sextortion dalam UU TPKS telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi korban karena memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dengan menjamin pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Kedua, Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/Pn.Bko yang menggunakan UU ITE belum menerapkan asas kepentingan terbaik bagi korban sebagai landasan utama dalam proses peradilan sehingga perlindungan korban belum menjadi fokus utama dalam proses peradilan. Sebaliknya, Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/Pn.Sak yang menggunakan UU TPKS telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi korban sebagai landasan utama dalam proses peradilan sehingga perlindungan dan pemulihan korban menjadi bagian integral dalam proses peradilan.
No other version available