The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Login
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK YANG TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) SEBAGAI UAPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA INDONESIA
Bookmark Share

Skripsi

KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK YANG TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) SEBAGAI UAPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Hervina, Az Zahra - Personal Name;

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum pihak yang tidak hadir (afwezigheid), termasuk dalam pengelolaan kontrak bisnis. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam hubungan kontraktual berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, BHP memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum perdata bagi pihak yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan BHP dalam pengurusan kontrak bisnis bagi pihak yang tidak hadir, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum BHP apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan pelaksana terkait, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2020/Pdt.P/2012/PN Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 780/Pdt/2022/PT Sby. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BHP bersumber dari peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, yang bertujuan melindungi kepentingan hukum pihak yang tidak hadir. Namun, dalam praktiknya terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan, seperti keterbatasan mekanisme pengawasan dan prosedur yang belum optimal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, BHP dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaannya.


Availability
#
Central Library (REFERENCE) T1942322026
T194232
Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1942322026
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2026
Collation
iv, 108 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.020 7
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
hukum perdata
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
TUTI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN KONTRAK BISNIS BAGI PIHAK YANG TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) SEBAGAI UAPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA INDONESIA
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?