The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Login
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION
Bookmark Share

Skripsi

IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Juliansyah, Mickey - Personal Name;

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas rumusan masalah mengenai penghentian penuntutan tindak pidana petty corruption dan implikasi hukumnya bagi pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan dilaksanakan melalui integrasi antara Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menggunakan instrumen Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menempatkan hukum administrasi sebagai primum remedium berbasis restorative justice. Implikasi hukum yang timbul bagi pelaku bersifat imperatif bersyarat, pengembalian kerugian negara menghapus pidana badan namun tidak menggugurkan sanksi administratif, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri (PDHTAPS). Secara sistemik, penggunaan Surat Edaran sebagai landasan hukem memimbulkan kelemahan yuridis berupa disparitas pemidanaan akibat subjektivitas Jaksa, sehingga diperlukan penguatan regulasi setingkat undang-undang demi kepastian hukum.


Availability

No copy data

Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1943742026
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2026
Collation
xiii, 129 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
345.023 07
Content Type
Text
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Tindak Pidana Korupsi
Prodi Ilmu Hukum
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
TUTI
Other version/related

No other version available

File Attachment
  • IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?