Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN DATA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN DATA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)”. Maraknya peretasan data pribadi pada layanan publik, termasuk kebocoran data KIP-K atau “Kartu Indonesia Pintar Kuliah” yang mengakibatkan hilangnya ratusan ribu data calon mahasiswa, menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan data pemerintah di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa efektif hukum melindungi korban kejahatan siber, serta bagaimana pelaku peretasan akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Studi ini mempunyai tujuan guna menganalisa bagaimana hukum di Indonesia melindungi korban peretasan data KIP-K, menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan UU PDP dan UU ITE, serta sistem perlindungan data pribadi yang berlaku turut diperbandingkan dengan sistem Belgia. Berbasis pada metode hukum normatif, studi ini ditempuh melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan studi kepustakaan sebagai sarana penelusuran pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Temuan riset memperlihatkan perlindungan hukum korban peretasan data KIP-K sebetulnya sudah diatur secara normatif melalui cara pencegahan dan penindakan, namun belum berjalan maksimal karena standar keamanan siber yang rendah, koordinasi antar lembaga yang kurang baik, serta sulitnya proses pembuktian dan penegakan hukum. Jika dibandingkan, sistem perlindungan data kita masih perlu pembenahan regulasi dan kelembagaan jika dibandingkan dengan Belgia yang sudah menerapkan perlindungan data lebih menyeluruh melalui GDPR dan lembaga pengawas yang mumpuni. Kata Kunci: Data Pribadi, Peretasan Data KIP-K, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.
No other version available