Skripsi
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Pada pelaksanaannya, Penuntut Umum termasuk Hakim menyampingkan kewajiban yang termaktub dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, sehingga para terdakwa dipidana penjara, dalam hal tidak terdapat putusan menetapkan penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi. Rumusan masalah pada penelitian ini berkaitan tentang penanganan perkara terhadap pelaku penyalahguna narkotika tanpa pemidanaan di Indonesia, dan konsep ideal penanganannya di masa mendatang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam penanganannya didasarkan pada realitas putusanputusan, penegak hukum tidak melaksanakan permohonan asesmen, sehingga tersangka atau terdakwa langsung dihadapkan kepada upaya pemidanaan, dengan menyampingkan dugaan bahwa penyalahguna narkotika merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Konsep idealnya di masa mendatang, adalah melalui formulasi Pasal 54 dan UU Narkotika dan penjelasan pasalnya yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap tingkatan penegakan hukum, wajib memohonkan hasil asesmen sebagai bukti permulaan agar terdakwa tidak dipidana selain ditetapkan direhabilitasi, terlepas daripada apabila disesuaikan dengan alat-alat bukti lain yang sah dan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan ternyata terdakwa memang bukan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika sehingga layak dipidaла.
No other version available