Skripsi
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI WILAYAH MUARA ENIM
Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh kepala desa di Kabupaten Muara Enim. Dana Desa sebagai instrumen vital pembangunan desa memiliki potensi penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji regulasi pengelolaan ADD dan DD, implementasi penegakan hukum pidana atas penyalahgunaan yang terjadi, serta upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang efektif. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mengatur transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan multi-level, penyalahgunaan masih sering terjadi karena keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan tekanan politik lokal. Penegakan hukum pidana di Kabupaten Muara Enim melalui penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan telah memberikan efek jera, namun tantangan dalam pengumpulan bukti dan koordinasi antar lembaga masih membatasi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, disarankan penguatan kapasitas SDM desa, penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat desa secara aktif untuk mencegah korupsi dan memastikan dana desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan.
No other version available