Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI AMBUSH MARKETING (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA NOMOR 115/PDT.SUS-HKI/MEREK/2022/PN NIAGA JKT.PST)
Perlindungan hukum merek merupakan isu krusial di era perdagangan modern, khususnya terhadap praktik ambush marketing yang memanfaatkan popularitas event besar tanpa menjadi sponsor resmi, sehingga merugikan hak eksklusif pemilik merek terdaftar berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fenomena ini menciptakan persaingan usaha tidak sehat, kebingungan konsumen, serta kerugian ekonomi bagi sponsor resmi. Rumusan masalah penelitian meliputi bentuk perlindungan hukum preventifrepresif terhadap ambush marketing, dampak multidimensionalnya terhadap pemilik merek dan konsumen, serta analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 115/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst tentang sengketa merek "KASO" vs "KasoMAX".Tujuan penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum merek berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 terhadap praktik ambush marketing di Indonesia, dampaknya, serta pertimbangan hukum majelis hakim terkait dugaan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual terhadap bahan hukum primer UU No. 20 Tahun 2016, Putusan No. 115 tahun 2022 serta data sekunder dari jurnal dan literatur, dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan UU No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan preventif melalui sistem first-1o-file dan pemeriksaan substantif, serta represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana. Namun, ambush marketing masih berada di area abu-abu hukum. Putusan No. 115 Tahun 2022 membatalkan merek "KasoMAX" karena persamaan pokok dan itikad tidak baik, didukung teori persaingan tidak sehat A.M. Tri Anggraini, hak kekayaan intelektual John Locke, serta perlindungan hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa UU Merek memberikan perlindungan preventif melalui pendaftaran dan represif melalui pembatalan serta sanksi pidana (Pasal 100-101), meskipun belum mengatur ambush marketing secara eksplisit, sehingga diperlukan penguatan pemeriksaan substantif oleh DJKI dan regulasi khusus untuk mencegah unfair competition.
No other version available