Skripsi
PERAN PЕЈABAТ PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)
Sertipikat hak milik merupakan alas hak terkuat, terpenuh dan dapat dikuasai secara turun temurun, oleh karenanya dalam proses penerbitan sertipikat, harus didasari dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Sertipikat ganda adalah kondisi di mana terdapat lebih dari satu sertipikat kepemilikan tanah yang diterbitkan untuk satu bidang tanah yang sama, dengan data yang berbeda atau bahkan atas nama pemilik yang berbeda dan tentu saja akan membawa akibat hukum yang berpotensi menimbulkan konflik panjang dikemudian hari. Permasalahan yang diangkat Adalah Bagaimana peran PPAT dalam memastikan keabsahan sertipikat dalam Pembuatan Akta jual beli tanah guna Mencegah terjadinya Sertipikat Ganda, Apa saja hambatan yang dihadapi PPAT dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah Penerbitan sertipikat ganda serta Bagaimana peran PPAT dalam mencegah penerbitan sertipikat ganda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kasus sertipikat ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPAT dalam mencegah sertipikat ganda dilakukan dengan mengedepankan prinsip ketelitian dan kehati-hatian, serta pelaksanaannya harus melalui kewenangan hukum yang memang harus dilakukan dengan upaya verifikasi formal, verifikasi materiil, validasi dan kemudian dilakukan pengecekan sertipikat secara online ke BPN. Selain itu, PPAT wajib memeriksa kebenaran formil dan kelengkapan persyaratan dalam proses peralihan hak sebelum pelaksanaan pendaftaran peralihan agar meminimalisir resiko terjadinya kesalahan. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan administratif berupa lamanya proses validasi bidang yang berpengaruh pada pelaksanaan proses pengecekan dan tingginya volume berkas, hambatan teknis berupa keterbatasan akses data terutama apabila harus mencari data di warkah dan belum optimalnya sistem elektronik yang tersedia, serta hambatan yuridis berupa keterbatasan kewenangan PPAT dalam menentukan keabsahan sertipikat, ppat disini hanya berpedoman pada hasil pengecekan yang dikeluarkan oleh BPN. Kesimpulan yang diambil sebagai upaya untuk mencegah sertipikat ganda adalah PPAT harus melakukan langkah konkret berupa Verifikasi formal dan materiil berlapis menjadi strategi utama PPAT dalam memastikan keaslian dokumen tanah sebelum akta dibuat Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan sertipikat ganda belum berjalan optimal karena adanya kendala sistemik dalam administrasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem digital pertanahan, peningkatan koordinasi antara PPAT dan BPN, serta kejelasan pengaturan kewenangan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.
No other version available