Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DIGITAL PLATFORM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS JAMINAN SOSIAL
Penelitian ini mengkaji dilema hukum pekerja digital platform dalam ekosistem gig economy di Indonesia, khususnya pengemudi ojek pada platform Gojek, Grab, dan Maxim. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai keberadaan pekerja digital platform sebagai subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia serta pengkajian terhadap bentuk tanggung jawab mitra (Gojek, Grab, dan Maxim) dalam memenuhi hak jaminan sosial bagi para pekerja tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kejelasan konseptual mengenai kedudukan hukum pekerja platform dalam sistem hukum nasional dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab perusahaan aplikasi terhadap kesejahteraan mitra. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun dikategorikan sebagai mitra, secara faktual pekerja platform merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas jaminan sosial. Namun, terdapat diskrepansi karena skema kepesertaan masih bersifat sukarela dan posisi tawar dalam kontrak kemitraan bersifat asimetris. Perusahaan platform secara imperatif bertanggung jawab memfasilitasi jaminan sosial sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Pekerja Platform untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial yang inklusif. Kata Kunci:Pekerja Platform, Jaminan Sosial, Gig Economy, Kemitraan.
No other version available