Skripsi
KOMPENSASI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG PELAKUNYA TIDAK DAPAT DIPIDANA KARENA GANGGUAN JIWA BERAT
Korban tindak pidana penganiayaan oleh orang dengan gangguan jiwa berat merupakan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Namun dalam praktiknya, perlindungan dan pemulihan atas akibat dari perbuatan pelaku dengan gangguan jiwa berat tidak didapatkan, sehingga hak pemulihan korban tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan oleh pelaku gangguan jiwa berat berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia tidak mengatur mekanisme pemberian ganti rugi terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa berat terhadap korbannya. Oleh karena itu, perlu reformulasi perluasan subjek pembebanan restitusi kepada pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaku, seperti pengampu, keluarga, atau wali pelaku. Namun jika ada keterbatasan dari pihak tersebut, pemulihan korban dialihkan melalui kompensasi negara sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak warga negara sekaligus mewujudkan pemulihan korban secara adil.
| Title | Edition | Language |
|---|---|---|
| KAJIAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN YANG MENJADI KORBAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DI KOTA JAMBI | id |