Skripsi
KEPASTIAN HUKUM NILAI BPHTB TERHUTANG PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA PALEMBANG
Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya penertiban administrasi pertanahan, dan tiap masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah, wajib membayarkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah dan diharapkan dapat menyokong pembangunan pada suatu daerah. Persoalan mengenai BPHTB terutama yang terhutang tentu saja akan membawa konflik dan bom waktu dikemudian hari, terutama pada point penentuan nilai pada saat akan di bayarkan. Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Penetapan bphtb terhutang berdasarkan program PTSL pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Bagaimana peraturan hukum kedepan terkait penyelesaian bphtb terhutang dalam menjamin kepastian hukum atas kepemiliakan tanah berdasarkan PTSL. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini berfokus pada penyelesaian BPHTB terhutang pada prgram Pendaftaran Tanah Sistematis lamgsung (PTSL) yang menyediakan fasilitas pajak terhutang dalam proses pembuatan sertifikat, pajak terhutang ini nantinya harus tetap dibayarkan dikemudian hari jika terhadap sertifikat yang di bebani pajak terhutang tersebut akan dilakukan perbuatan hukum, masalahnya ketika pajak terhutang dibayarkan beberapa tahun ke depan, maka persoalannya adalah nilai pajak yang diajukan akan memberatkan masyarakat karena penilaian nilai jual objek pajak yang meningkat setiap tahunnya dan penentuan nilai di taksir pada saat pajak terhutang akan di bayarkan, bukan pada saat pajak mulai terhutang. Pengaturan terkait pelaksanaan program PTSL ke depan harus memperbaiki permasalahan mengenai perpajakan ini agar memberikan perlindungan hukum dan manfaat hukum yang tepat guna pada masyarakat serta memberikan rasa aman yang cukup agar masyarakat tidak dihantui dengan beban pajak terhutang yang tiap tahunnya akan terus meningkat mengikuti nilai tanah dan bangunan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pada bagaimana seharusnya persoalan BPHTB terhutang diselesaikan tanpa memberatkan masyarakat, terlebih pada program PTSL hampir sebagian sertifikat yang dibagikan setiap tahunnya terbebani dengan pajak terhutang yang tentu saja membawa dampak pada PAD suatu daerah karena dengan kebijakan pajak terhutang tidak membawa kenaikan pada PAD suatu daerah, pajak terhutang juga menjadi pembatas keleluasaan pemilik sertifikat untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karenanya seharusnya pemerintah tegas mengambil keputusan terakit penyelesaian pajak BPHTB terhutang untuk segera di selesaikan sebelum menjadi bom waktu dikemudian hari. Kata Kunci: BPHTB; Tanah; PTSL; Pajak Terhutang
No other version available