Skripsi
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ALASAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT TELAH TERJADINYA HUBUNGAN SEKSUAL PRANIKAH (STUDI PUTUSAN NOMOR66/ Pdt.P/2024/PA.Kwd)
Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi isu serius di Indonesia meskipun telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak berlakunya Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut terhadap fenomena perkawinan anak, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Kwd terkait pemberian dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun terbukti berdampak positif dengan menurunnya permohonan dispensasi kawin, namun regulasi ini masih lemah karena tidak memuat ketentuan sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggarnya. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis meliputi terpenuhinya prinsip monogami, adanya kesepakatan tanpa paksaan, dan kecukupan alat bukti, serta aspek non-yuridis yang mencakup nilai keadilan, kemaslahatan, dan dampak sosial yang akan timbul apabila permohonan ditolak. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
No other version available