The Sriwijaya University Library

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Login
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KAWASAN STRATEGIS
Bookmark Share

Skripsi

KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KAWASAN STRATEGIS

Aufa, Atiyah Nuril - Personal Name;

ABSTRAK Penataan ruang di kawasan strategis memerlukan pengaturan yang lebih ketat, mengingat pentingnya kawasan tersebut bagi kepentingan nasional dan daerah. Penetapan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di kawasan strategis menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan tanah. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana penerapan kewenangan PPAT dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di kawasan strategis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan (2) apa akibat hukum penetapan kewenangan PPAT terhadap keabsahan dan perlindungan hukum peralihan hak atas tanah serta pengaruh penerapan kebijakan pertanahan di kawasan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan variabel konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah di kawasan strategis melibatkan pemeriksaan kesesuaian tanah dengan rencana tata ruang, serta penegakan kebijakan penataan ruang melalui penolakan akta yang bertentangan dengan tata ruang yang berlaku. (2) Akibat hukum penetapan kewenangan PPAT berpengaruh terhadap keabsahan peralihan hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap para pihak terkait, dengan memastikan bahwa peralihan hak atas tanah di kawasan strategis sah dan sesuai dengan rencana tata ruang. Penerapan kewenangan ini memperkuat administrasi pertanahan dan memberikan dampak positif terhadap efektivitas kebijakan pertanahan di kawasan strategis di Indonesia. Kata Kunci: Kawasan Strategis, Kebijakan Pertanahan, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.


Availability
#
Central Library (Reference) T1976852026
T197685
Available but not for loan - Not for Loan
Detail Information
Series Title
-
Call Number
T1976852026
Publisher
Indralaya : Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., 2026
Collation
xv, 154 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
346.044 07
Content Type
Text
Media Type
unmediated
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Prodi Ilmu Hukum
Kebijakan Pertanahan
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
KA
Other version/related
TitleEditionLanguage
SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK TANAH DENGAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI INDONESIAid
File Attachment
  • KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KAWASAN STRATEGIS
Comments

You must be logged in to post a comment

The Sriwijaya University Library
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?