Skripsi
KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI KAWASAN STRATEGIS
ABSTRAK Penataan ruang di kawasan strategis memerlukan pengaturan yang lebih ketat, mengingat pentingnya kawasan tersebut bagi kepentingan nasional dan daerah. Penetapan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di kawasan strategis menjadi aspek penting dalam menjaga kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan tanah. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana penerapan kewenangan PPAT dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan di kawasan strategis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan (2) apa akibat hukum penetapan kewenangan PPAT terhadap keabsahan dan perlindungan hukum peralihan hak atas tanah serta pengaruh penerapan kebijakan pertanahan di kawasan strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan variabel konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan kewenangan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah di kawasan strategis melibatkan pemeriksaan kesesuaian tanah dengan rencana tata ruang, serta penegakan kebijakan penataan ruang melalui penolakan akta yang bertentangan dengan tata ruang yang berlaku. (2) Akibat hukum penetapan kewenangan PPAT berpengaruh terhadap keabsahan peralihan hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap para pihak terkait, dengan memastikan bahwa peralihan hak atas tanah di kawasan strategis sah dan sesuai dengan rencana tata ruang. Penerapan kewenangan ini memperkuat administrasi pertanahan dan memberikan dampak positif terhadap efektivitas kebijakan pertanahan di kawasan strategis di Indonesia. Kata Kunci: Kawasan Strategis, Kebijakan Pertanahan, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
| Title | Edition | Language |
|---|---|---|
| SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK TANAH DENGAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DI INDONESIA | id |