Skripsi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SEBAGAI PEMEGANG HAK EKONOMI TERHADAP PENYIARAN DI MEDIA SOSIAL YANG TIDAK SAH
Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi Lembaga Penyiaran sebagai Pemegang Hak Ekonomi terhadap Penyiaran di Media Sosial yang Tidak Sah” Penelitian ini mengkaji penerapan pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran di media sosial serta perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta dan hak terkait, menggunakan studi pada Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/Pn. Bdg. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran di media sosial merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun perbuatan terdakwa secara substantif melanggar hak terkait lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan bertentangan prinsip penyelenggaraan penyiaran Undang-Undang Penyiaran, majelis hakim menerapkan Pasal 48 Jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE berdasarkan lex specialis karena perbuatan dilakukan melalui sistem elektronik. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup upaya preventif dan represif. Namun, Efektivitasnya bergantung pada konsistensi penegakan hukum di era digital.