Skripsi
ANALISIS SISTEM POLITIK THAILAND DALAM PROSES PENGAMBILAN MARRIAGE EQUALITY ACT TAHUN 2024
Thailand dikenal sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang relatif progresif terhadap komunitas LGBTQ+. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap keberagaman orientasi seksual. Peningkatan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan disahkannya Marriage Equality Act yang menjadikan Thailand sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pengesahan undang-undang ini mencerminkan komitmen dan kemajuan Thailand dalam pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan Marriage Equality Act dengan menggunakan teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton melalui proses input, sistem politik, output, dan feedback. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui sumber data sekunder seperti laporan resmi dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan undang-undang ini dimulai oleh adanya input berupa tuntutan dan dukungan dari lingkungan untuk mendorong pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis kepada pemerintah Thailand. Input tersebut kemudian diproses melalui mekanisme legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Proses tersebut menghasilkan Marriage Equality Act sebagai amandemen terhadap Civil and Commercial Code. Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap pernikahan tanpa memandang jenis kelamin serta menjamin perlindungan hukum yang setara bagi pasangan sesama jenis. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan reformasi lanjutan untuk mewujudkan kesetaraan secara menyeluruh. Kata Kunci: Thailand, Sistem Politik, LGBTQ+, Marriage Equality Act
No other version available