Skripsi
PENGGUNAAN AKTA WAARMERKING DALAM PERJANJIAN KEAGENAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG
Penelitian ini mengkaji penggunaan akta waarmerking dalam perjanjian keagenan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg sebagai instrumen hukum dalam distribusi energi bersubsidi di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada kedudukan dan kekuatan pembuktian akta waarmerking yang secara normatif berbeda dengan akta otentik, sehingga berimplikasi terhadap tingkat kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya antara PT Pertamina Patra Niaga dan agen LPG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum penggunaan akta waarmerking dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kg serta mengkaji akibat hukumnya ditinjau dari aspek perlindungan hukum dan teori pembuktian. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung studi kepustakaan dan riset lapangan. Bahan hukum primer meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta regulasi terkait distribusi LPG 3 Kg. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akta waarmerking lebih didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kebutuhan administratif serta praktik korporasi, namun tidak memberikan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Akibatnya, perlindungan hukum yang dihasilkan bersifat terbatas dan bergantung pada pengakuan para pihak apabila terjadi sengketa. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum perdata mengenai relasi antara formalitas akta, kepastian hukum, dan efektivitas pembuktian, serta memberikan rekomendasi penguatan instrumen perjanjian guna menjamin stabilitas distribusi LPG bersubsidi. Kata Kunci: Akta Waarmerking, Perjanjian Keagenan, LPG 3 Kg, Kepastian Hukum.
No other version available