Skripsi
RELEVANSI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KOTA PRABUMULIH
Pasca reformasi 1998, DPRD menjadi lembaga strategis dalam mewujudkan good governance di era desentralisasi, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah. Dinamika pembentukan produk hukum daerah di Kota Prabumulih menjadi latar belakang pentingnya mengkaji penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kelembagaan DPRD serta kendala dan faktor pendukung penguatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance pada pembentukan produk hukum daerah DPRD Kota Prabumulih serta mengidentifikasi kendala dan faktor pendukungnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Prabumulih telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, partisipasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya koordinasi eksekutif-legislatif, minimnya partisipasi masyarakat, dan kompleksitas harmonisasi peraturan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan DPRD secara konsisten berkontribusi pada peningkatan kualitas pada pembentukan peraturan daerah yang responsif sesuai hierarki perundang-undangan.