Skripsi
PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN OVER DIMENSION OVER LOADING YANG DILAKUKAN OLEH BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi ancaman serius bagi keselamatan lalu lintas dan ketahanan infrastruktur jalan nasional di Sumatera Selatan. Isu hukum utama dalam penelitian ini berfokus pada ketidakefektifan penegakan hukum pidana administrasi yang selama ini cenderung hanya menyasar pengemudi sebagai pelaku materiil, sementara korporasi sering kali luput dari pertanggungjawaban akibat manipulasi dokumen administratif logistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pidana administrasi terhadap pelanggaran ODOL serta mengevaluasi penerapan sanksi dan efektivitas penegakannya oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris wawancara dan pengolahan data statistik operasional UPPKB Kertapati dan Talang Kelapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen sanksi seperti tilang dan transfer muatan telah diterapkan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kuantitas personel PPNS, hambatan pembuktian keterlibatan korporasi, serta budaya resistensi pengemudi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan efektivitas hukum memerlukan reorientasi pada pertanggungjawaban korporasi melalui doktrin vicarious liability dan akselerasi teknologi pengawasan digital seperti Weigh In Motion (WIM) yang terintegrasi secara efektifitas hukum. Kata Kunci: BPTD, Efektivitas Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi, Pidana Administrasi, ODOL.
| Title | Edition | Language |
|---|---|---|
| ASPEK HUKUM TRANSPORTASI JASA SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA | id | |
| PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI ANGKUTAN MULTIMODA DI INDONESIA | id |