Skripsi
URGENSI PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN KOMERSIAL KEANTARIKSAAN DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: STUDI KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS
Pertumbuhan pesat kegiatan komersial antariksa swasta telah melampaui kapasitas regulasi Indonesia. Sebagai negara pihak pada Outer Space Treaty 1967, Indonesia terikat oleh pasal VI untuk memberikan otorisasi dan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh kegiatan antariksa nasional. Namun, belum ada sistem perizinan yang memadai untuk kegiatan komersial, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis komparatif terhadap kerangka perizinan di Amerika Serikat dan Inggris, serta menyoroti urgensi regulasi nasional bagi Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menganalisis Outer Space Treaty 1967, Undang-Undang Keantariksaan Indonesia, Commercial Space Launch Act 1984 AS, dan The Space Industry Act 2018 Inggris. AS menerapkan sistem distribusi kewenangan (FAA, FCC, Department of Commerce), sedangkan Inggris menerapkan sistem terpusat (UK Civil Aviation Authority). Indonesia masih kekurangan peraturan pelaksana yang diamanatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan kerangka lisensi untuk kegiatan komersial antariksa sangat mendesak. Penelitian merekomendasikan pengesahan segera Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan kegiatan komersial antariksa.