Skripsi
PLEA BARGAINING DALAM HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KOMPARASI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN RUSIA)
Transformasi hukum acara pidana Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai pergeseran fundamental dari paradigma retributif menuju sistem yang mengedepankan efisiensi melalui mekanisme Plea Bargaining. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan plea bargaining dalam sistem hukum nasional serta melakukan studi komparasi dengan Amerika Serikat sebagai representasi Common Law dan Rusia sebagai representasi sistem hukum Civil Law. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 78 UU No. 20/2025 mengadopsi plea bargaining secara limitatif, yakni hanya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun dan mewajibkan adanya restitusi bagi korban. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan fleksibilitas tinggi tanpa batasan jenis kejahatan melalui Rule 11 FRCP, Rusia melalui Chapter 40 UPK RF menerapkan model yang lebih ketat dengan memberikan hak veto kepada korban dan membatasi hukuman maksimal sebesar 2/3. Perbandingan ini mengungkap bahwa meskipun terdapat divergensi tradisi hukum, ketiga negara memberikan peran sentral kepada hakim sebagai gatekeeper untuk menjamin kesukarelaan pengakuan. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa implementasi Plea Bargaining di Indonesia merupakan langkah untuk mengatasi overcapacity lembaga pemasyarakatan dan penumpukan perkara. Namun, penguatan pengawasan yudisial dan bantuan hukum wajib mutlak diperlukan guna mencegah terjadinya abuse of power serta memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan keadilan substantif bagi terdakwa maupun korban.
| Title | Edition | Language |
|---|---|---|
| KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | - | id |