Skripsi
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH
Kajian ini berangkat dari tingginya jumlah perkawinan yang tidak tercatat serta tingginya jumlah permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Faktanya beberapa isbat nikah yang diajukan banyak yang berujung penolakan oleh Pengadilan Agama. Persoalan hukum yang lahir dari penolakan isbat nikah berupa perlindungan pada hak serta status hukum para pihak yang terkait, yakni pasangan suami-istri serta anak-anak yang telah lahir. Dalam kajian ini, penulis menggali pertimbangan hukum hakim pada penolakan isbat nikah, mempertanyakan mengenai status perkawinannya, serta pemenuhan hak istri serta anak. Adapun tujuan kajian ini yakni, untuk menganalisis pertimbangan hakim atas penetapan hakim yang menolak permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2021/PA.LLG, serta untuk menganalisis akibat hukum pada penolakan tersebut. Kajian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berdasarkan pendekatan Perundang-Undangan. Temuan dari kajian ini ialah dalam praktiknya, Pengadilan Agama menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan jika pertimbangan hakim serta putusan yang diberikan sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya, status anak yang perkawinan orang tuanya tidak sah di mata negara bisa diakui melalui pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KHI serta didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Kata Kunci: Isbat Nikah, Pemenuhan Hak Anak, Pengakuan Status Anak.