Skripsi
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
Disparitas pemidanaan merupakan ketidakseragaman putusan hakim dalam menetapkan hukuman untuk kasus tindak pidana serupa (same offence), yang dipicu oleh keleluasaan hakim (judicial discretion) serta perbedaan pertimbangan fakta persidangan. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku persetubuhan terhadap anak serta faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam lima putusan pengadilan tahun 2025, yaitu Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Arm, 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tlk, 1/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tbt, 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ksn, dan 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak telah memenuhi unsur yuridis baik secara materiil maupun subjektif, di mana anak dipandang sebagai subjek hukum yang mampu memahami nilai moral atas perbuatannya. Ditemukan disparitas signifikan dalam penjatuhan sanksi yang dipengaruhi oleh usia pelaku. Anak pelaku di bawah 14 tahun dijatuhi sanksi tindakan (rehabilitasi atau pendidikan moral) sesuai dengan batasan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, sementara pelaku di atas 14 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun dijatuhi pidana penjara di LPKA sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Faktor penyebab disparitas meliputi pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, tingkat kesalahan, frekuensi perbuatan, serta dampak psikologis yang dialami korban. Hakim cenderung mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan teori pemidanaan gabungan. Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan, Persetubuhan Anak