Skripsi
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
Pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi implementasi putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu Indonesia serta implikasi yuridisnya terhadap periodisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini mengakhiri skema pemilu "lima kotak" dan menetapkan pemilu nasional pada 2029 serta pemilu lokal pada 2031, yang berdampak pada distribusi beban kerja penyelenggara pemilu dan rekrutmen partai politik. Namun, putusan ini menimbulkan dilema konstitusional terkait periodisasi DPRD, di mana masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 berpotensi melebihi ketentuan lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekayasa konstitusional komprehensif oleh DPR dan pemerintah guna mengisi kekosongan hukum yang ditimbulkan putusan ini. Kata Kunci : DPRD, Mahkamah Konstitusi, Pemilu Lokal, Pemilu Nasional.
No other version available