Skripsi
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI OBSTRUCTION OF JUSTICE
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana korupsi yang sering disertai dengan perbuatan obstruction of justice, khususnya melalui pemberian keterangan palsu oleh saksi yang dapat menghambat proses peradilan dan merusak prinsip keadilan. Permasalahan ini menjadi penting dikaji karena adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam memandang serta menanggulangi perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, serta untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana nasional, keterangan palsu dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat menghambat proses peradilan dan diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, kesaksian palsu (syahadah al-zur) dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang dikenai sanksi ta’zir dengan tujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Kesimpulannya, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan kesaksian palsu sebagai perbuatan yang merusak keadilan, namun memiliki perbedaan dalam dasar filosofis dan bentuk sanksinya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan kebijakan hukum guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap obstruction of justice dalam perkara korupsi.
No other version available