Skripsi
PENYEDERHANAAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL
Skripsi ini berjudul "Penyederhanaan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Lokal." Kebijakan penyederhanaan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) pasca berlakunya UU Nomor 6 Tabun 2023 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui efisiensi birokrasi. Namun, penghapusan instrumen izin ganda (RPTKA dan IMTA) menjadi pengesahan RPTKA tunggal menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan perlindungan tenaga kerja dalam negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penyederhanaan perizinan TKA • melalui RPTKA serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyederhanaan perizinan TKA ditandai dengan perubahan dari sistem dual menjadi izin tunggal melalui mekanisme single submission berbasis OSS-RBA yang terintegrasi. Prosedur yang sebelumnya berlapis disederhanakan menjadi satu tahapan elektronik melalui penerbitan NIB dan pengajuan RPTKA, disertai penghapusan duplikasi dokumen, digitalisasi sistem, serta integrasi dengan sisten keimigrasian. Model pengawasan juga bergeser dari preventif menjadi cenderung represif, meskipun kewajiban substantif tetap dipertahankan. Implikasinya, tenaga kerja lokal menghadapi peningkatan persaingan kerja akibat kemudahan penggunaan TKA dan berkurangnya kontrol preventif negara. Sementara itu, bagi pemerintah, kebijakan ini meningkatkan elisiensi birokrasi dan daya tarik investasi, namun menimbulkan tantangan dalam pengawasan sehingga diperlukan penguatan kapasitas pengawas dan optimalisasi sistem pengawasan terintegrasi. Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; RPTKA; Penyederhanaan Perizinan; Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
No other version available