Skripsi
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN UNSUR “MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Pasal 603 KUHP Nasional tidak memiliki penafsiran yang jelas terhadap makna dari unsur tersebut. Seperti pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Plg, Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg yang ditafsirkan dengan makna yang berbeda. Permasalahan yang dikaji terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada putusan tindak pidana korupsi dan bagaimana implikasi terhadap perbedaan penafsiran dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terhadap konsistensi putusan hakim. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari kelima putusan kata memperkaya ditafsirkan dengan makna yang berbeda yakni seperti, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, hidup berfoya-foya seperti orang kaya, penambahan harta secara signifikan, perbuatan mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan, dan bertambah kekayaan baik fisik maupun non fisik. Dari perbedaan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap konsistensi putusan hakim berupa ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Kata Kunci: Korupsi, Putusan Hakim, Penafsiran Hukum
No other version available