Skripsi
PERBANDINGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN
Indonesia dan Korea Selatan menganut demokrasi konstitusional dan telah meratifikasi CEDAW, namun lembaga legislatif di kedua negara masih didominasi oleh laki-laki. Pemilu 2024 hanya menghasilkan 21,9% kursi perempuan di DPR RI dan 20% di Majelis Nasional Korea Selatan, jauh di bawah target kuota 30% yang telah diberlakukan lebih dari dua dekade. Penelitian ini mengkaji bagaimana perbedaan struktur hukum dan sistem pemilu di kedua negara memengaruhi pelaksanaan hak politik perempuan melalui kebijakan afirmatif, mengevaluasi faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan kuota belum tercapai, serta menganalisis apakah kebijakan afirmatif tersebut mampu menjadikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dalam sistem demokrasi konstitusional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif didukung dengan data empiris dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan historis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ditinjau dari belum tercapainya 30% kursi perempuan, hukum tetap terbukti mampu berfungsi sebagai alat rekayasa sosial karena telah digunakan untuk mendorong pergeseran struktur patriarki melalui berbagai undang-undang pro-perempuan dan pembentukan lembaga khusus isu gender, namun daya pengaruhnya masih dibatasi oleh desain sistem pemilu yang belum selaras, rekrutmen internal partai yang maskulin, politik berbiaya tinggi, serta budaya politik patriarkal yang menghambat konversi kuota pencalonan menjadi kursi. Karena itu diperlukan penyesuaian aturan pemilu dengan kebijakan afirmatif, perbaikan cara partai mencari dan mengusung calon, penataan ulang aturan pendanaan politik yang tidak memberatkan caleg perempuan, serta penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan diskriminasi terhadap perempuan dalam proses politik.
No other version available