Skripsi
TAFSIR DAN PENGGUNAAN FRASA “KEADAAN BAHAYA” DAN “IHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA” DALAM KONSTITUSI BERDASARKAN KONSEP HUKUM TATA NEGARA DARURAT DI INDONESIA
Hukum tata negara darurat merupakan suatu pengaturan khusus yang dapat menjamin fungsi negara agar tetap berjalan dengan efektif meskipun negara berada di dalam keadaan yang tidak normal. Di Indonesia pemberlakuan konsep HTN Darurat diatur melalui dua pasal dalam Konstitusi yaitu dalam Pasal 12 terkait Keadaan Bahaya dan Pasal 22 ayat (1) terkait Frasa Ihwal Kegentingan Memaksa. Secara umum tulisan ini menjelaskan terkait bagaimana tafsir serta penggunaan keadaan bahaya serta ihwal kegentingan memaksa serta bagaimana penafsiran presiden dalam menafsirkan kedua frasa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasilnya tafsir keadaan bahaya disandarkan pada ketentuan dalam UU No. 23/Prp/1959 terkait keadaan bahaya dan ihwal kegentingan memaksa disandarkan pada ketentuan dalam Putusan MK No. 138/PUU/2009. Dalam praktik penggunaannya presiden cenderung menggunakan frasa ihwal kegentingan memaksa dikarenakan dapat digunakannya hak subjektivitas presiden dalam melakukan penilaian dari kondisi ihwal kegentingan memaksa. Berbeda dengan keadaan bahaya yang penilaiannya diatur secara rigid dalam undang-undang.
No other version available