AKIBAT HUKUM TERHADAP HASIL ASESMEN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG TIDAK LAYAK…

Kebiri Kimia sebagai salah satu tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan peraturan pelaksana sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Namun, dalam peraturan tersebut belum memberikan penjelasan lebih apabila hasil asesmen pelaku dinyatakan tidak layak untuk dilakukan tindakan…

KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA …

Saksi verbalisan merupakan penyidik yang memberikan keterangan di persidangan terkait proses penyidikan khususnya guna menjelaskan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika terdakwa mencabut atau menyangkal keterangan yang tidak sesuai di persidangan serta saat ketika saksi korban tidak dapat hadir dalam proses pemeriksaan. KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak secara tegas me…

Dasar Dasar Ilmu Hukum

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-266-704-4

Collation

xii, 215 hlm.; 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Pan d

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP KLAIM SEPIHAK OLEH PIHAK KETIG…

Perkembangan distribusi musik digital menimbulkan permasalahan baru dalam perlindungan hak cipta, salah satunya klaim sepihak atas karya lagu oleh aggregator musik digital tanpa persetujuan pencipta. Tindakan tersebut berpotensi merugikan pencipta lagu dari segi hak moral dan hak ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu serta mekanism…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI DALAM PENGGUNAAN ULANG N…

Tingginya penggunaan nomor telepon seluler di Indonesia menyebabkan kartu SIM menjadi sumber daya terbatas sehingga pemerintah menetapkan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon sebagai bentuk pengelolaan sumber daya telekomunikasi. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi konsumen, khususnya terkait perlindungan privasi, keamanan data, dan aks…

PERBANDINGAN ILMU HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

979-1073-85-6

Collation

viii,159 hlm. 25 cm

Series Title

-

Call Number

340 Fua p

TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUSN…

Skripsi ini mengkaji isu hukum mengenai batasan, syarat, serta tanggung jawab profesi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelimpahan kewenangan pemusnahan barang bukti kepada pihak perwakilan, mengingat belum adanya pengaturan tegas yang berpotensi menimbulkan celah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan dan syarat pelimpahan kewenangan tersebut serta bentuk tanggung jawab profe…

KETIDAKPASTIAN HUKUM NORMA KEWENANGAN PELELANGAN BENDA SITAAN HASIL TINDAK PI…

Terdapat ketidakpastian norma terkait kewenangan antara Kejaksaan dan Kemenenterian Keuangan dalam pelaksanaan lelang benda sitaan yang dokumennya tidak lengkap. Isu hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidakpastian hukum norma kewenangan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Keua…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN H…

Di Indonesia sering kali terjadi kasus atau konflik sengketa atas tanah baik itu milik pribadi atau milik bersama dalam masyarakat. Hak Kepemilikan Tanah adalah hak yang paling kuat dan tahan terhadap klaim atau runtutan dari pihak lain, sehingga pemilik tanah memiliki kepastian hukum yang tinggi atas kepemilikan tananhnya. Penelitian ini di latar belakangi dari banyaknya kasus sengketa yang ad…

ANALISIS GUGATAN WANPRESTASI TANPA HUBUNGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 10/Pdt…

Perjanjian kredit perbankan menimbulkan kewajiban hukum bagi debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Namun, permasalahan muncul ketika debitur meninggal dunia sebelum kewajiban tersebut terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris. Kondisi ini menimbulkan sengketa antara ahli wari…

STATUS HUKUM KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan desain industri, di mana Artificial Intelligence tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi mampu menghasilkan desain industri secara mandiri. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan desain industri yang dihasilkan oleh Artificial Intellige…

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT DALAM SENGKETA PROYE…

Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari pelaksanaan pembangunan Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum yaitu ketimpangan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang bermukim di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketimpangan tersebut berakibat pada terlanggarnya hak atas tanah dan hak masyarakat untuk memperoleh ganti rugi yang layak dan ad…

ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN VIDEO UNBOXING ATAS KETIDAKJUJURAN KONSUMEN DALAM P…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi mendorong pertumbuhan pesat transaksi jual beli secara online, di mana video unboxing menjadi bukti visual yang krusial dalam penyelesaian sengketa. Namun, fenomena ini juga memicu sengketa akibat ketidakjujuran pihak konsumen yang merugikan pelaku usaha secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip k…

Mahkamah Agung ( Hoge Raad) di Negeri Belanda : Sistem Kasasi dan Diskusi Ten…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iv, 146 hlm; 24,5 cm

Series Title

-

Call Number

340 Mah m

KONSTRUKSI HUKUM : EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PE…

This study focuses on the issue of enforcing decisions rendered by the Industrial Rclalions Court (IRC), which is frequently hindered by various technical and procedural obstacles despite such decisions having acquired final and binding legal force. The primary challenges in enforcing IRC judgement include employers’ low compliance with court decisions and the lengthy and costly executions pr…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN…

This study aims to analyze the process of resolving the dispute over the division of joint assets between Yenni (Plaintiff) and Phang Marco (Defendant) after the divorce at the West Jakarta District Court. The background of this case is the unilateral control of the object of the joint assets dispute by the Defendant without any negotiation or agreement on the division of joint assets with the …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK CUTI

Hak cuti merupakan hak normatif yang melekat pada setiap pekerja. Namun, Pekerja Rumah Tangga (PRT) seringkali mendapatkan posisi inferior sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh hak cuti dari pengguna jasa (majikan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengaturan dalam pemenuhan hak cuti bagi Pekerja Rumah Tangga dan menganalisis perlindungan hukum dalam pemenuhan ha…

PENERAPAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM MEMBERIKAN REKOMEN…

The thesis entitled: “The Application of Social Inquiry Reports (LITMAS) in Providing Recommendations for Juvenile Justice Decisions” is based on the background of the application of LITMAS in providing recommendations for decisions concerning children in conflict with the law. Therefore, the legal issues examined in this study concern the application of Community Research Reports (LITMAS) …

IMPLEMENTASI PERDAMAIAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN AGUNAN DALAM ME…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Perdamaian Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Agunan dalam Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan kredit dalam praktik perbankan yang berdampak pada stabilitas keuangan bank serta kepastian hukum bagi kreditur. Kredit bermasalah umumnya disebabkan oleh wanprestasi debitur terhadap perjanj…

IMPLEMENTASI EKSEKUSI RIIL TERHADAP HAK TANGGUNGAN ATAS DASAR PEMENANG LELANG…

Skripsi ini berjudul: Implementasi Eksekusi Riil Terhadap Hak Tanggungan Atas Dasar Pemenang Lelang di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Dilatarbelakangi dengan adanya kendala dalam proses pengosongan objek lelang meskipun pemenang lelang telah memiliki kekuatan hukum yang sah. Eksekusi riil merupakan suatu tindakan hukum di mana pihak pengadilan melakukan upaya paksa untuk mengosongkan atau menyer…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM TUGAS PROFESINYA DENGAN ITIKAD BAIK: DI…

Obstruction of Justice is an act classified as a criminal offense for obstructing or hindering the legal process in a case. Advocates, in the course of performing their professional duties, are frequently associated with allegations of obstructing the legal process regarding cases handled for their clients. The purpose of this paper is to examine the legal regulations concerning Obstruction of …

PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN ALIH DAYA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KE…

Unilateral termination of employment (PHK) of outsourced workers highlights weaknesses in labor oversight and a lack of clarity regarding the legal liability of outsourcing companies. An analysis of the issue reveals that the dual nature of the employment relationship between the service provider and the client when unilateral termination occurs. The research question of this thesis are: (1) ho…

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN…

Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan kerah putih yang kerap kali dilakukan oleh subjek hukum perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu yang berimbas kerugian keuangan negara, korupsi juga telah meluas dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun Aparatur Sipil Negara yang mengemban jabatan serta mem…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG SUDAH DIH…

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan Hak Tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah terhadap objek jaminan Hak Tanggungan serta untuk m…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA DEN…

Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Pti) ini dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pi…

KEDUDUKAN BARANG BUKTI UNTUK MENENTUKAN STATUS PELAKU SEBAGAI PENGEDAR ATAU P…

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum narkotika adalah penentuan status hukum pelaku, apakah sebagai pengguna atau pengedar, yang implikasinya sangat menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk meng…

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG PELAKUNYA ME…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, khususnya skizofrenia hebephrenik. Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis bagi aparat penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam menentukan arah penuntutan. Di satu sisi, sistem peradilan pidana menuntut adanya kepastian hukum dan p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA PENGEMUDI PADA APLIKASI DIGITAL BERDASARKAN…

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Mitra Pengemudi pada Aplikasi Digital Berdasarkan Konsep Gig Economy.” Perkembangan gig economy pada sektor transportasi berbasis aplikasi digital menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan perlindungan mitra pengemudi dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, hubungan antara platform digital dan pengemudi dikonstruksikan sebagai k…

IMPLIKASI HUKUM PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PETTY CORRUPTION

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption) seringkali terkendala oleh inefisiensi biaya perkara yang lebih besar dibanding nilai kerugian negara, sehingga melatarbelakangi terbitnya kebijakan penghentian penuntutan melalui Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berdas…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG TERP…

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Namun, publikasi di media sosial sering menampilkan identitas korban tanpa izin, menimbulkan persoalan hukum dan etika terkait perlindungan privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ident…