DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-7995-05-5

Collation

x, 228 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

320 Jan d

HUKUM KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-325-7

Collation

xiv, 256 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Mas h

CONSTITUTIONAL QUESTION: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-8074-24-0

Collation

xii, 84 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Mah c

TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Peruba…

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

978-602-1642-42-9

Collation

ix, 279 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Anw t

HUKUM TATA NEGARA & PILAR-PILAR DEMOKRASI

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-271-8

Collation

xx, 342 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.03 Ass h

Peraturan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 63 hlm.; 20 cm.

Series Title

-

Call Number

348 Per p

KONSTITUSI SINGAPURA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-036-4

Collation

284 hlm; 21 cm

Series Title

Seri Konstitusi dalam Bahasa Indonesia - Inggris

Call Number

342.00597 Kon k

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

iii, 324 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

348 Und u

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Edition

Revisi

ISBN/ISSN

-

Collation

xxii, 396 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.7 Sia h

MAHKAMAH KONSTITUSI: MEMAHAMI KEBERADAANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUB…

Edition

1

ISBN/ISSN

979-518-951-4

Collation

ix, 274 hlm. : ilus. : tab. ; 20 cm

Series Title

-

Call Number

342.02 Dau m

HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA : BUKU PELAJARAN DI BIDANG HUKUM, PEMERI…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 719 hlm. : 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Kan h

Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 112 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.020 269 Mer m

HUKUM DAN KONSTITUSI INDONESIA 1

Edition

-

ISBN/ISSN

979-412-025-1

Collation

viii, 183 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.02 Sim h

Wewenang MAHKAMAH KONSTITUSI dan IMPLIKASINYA dalam SISTEM KETATANEGARAAN REP…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-936-5

Collation

xxxvi, 526 hal., tab., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Tha w

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia, EDISI 2

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-316-6

Collation

xx, 381 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

342.7 Sia h

KONSTITUSI BULGARIA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-450-159-X

Collation

111 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

349.249 770 2 Kon k

BENANG MERAH AMANDEMEN UUD 1945 DAN KOMISI KONSTITUSI MENUJU INDONESIA BARU

Edition

-

ISBN/ISSN

979-587-211-7

Collation

vi, 280 p. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342.03 Bus b

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TANYA JAWAB

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xviii, 237 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Roe m

MODEL-MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA

-

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-8308-26-7

Collation

xviii, 486 hlm. ; 22 cm

Series Title

-

Call Number

347 Huk h

Peradilan Konstitusi di 10 Negara

Edition

2

ISBN/ISSN

978-979-007-282-4

Collation

xx, 352 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.03 Ass p

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG RE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

127 hlm . : 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u

KEWENANGAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TE…

Tesis ini berjudul Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dalam Membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah membahas mengenai salah satu fungsi DPRD yang sangat fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah "hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah". Permasalahan yang dikaji dalam peneli…

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH PADA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK …

Penelitian berjudul "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024" membahas permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia. Penulis menguraikan urgensi pengisian jabatan kepala daerah yang kosong, mekanisme pengisian jabatan tersebut, serta akibat hukum dihasilkan dari kebijakan p…

PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTAN…

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terha…

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MAN…

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk m…

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA P…

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga neg…

KEWENANGAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK KEPADA NOTARIS OLEH DE…

The UUJN stipulates that not only the Honorary Council but also the Supervisory Board has the authority to examine alleged violations of the code of ethics and impose sanctions on the code of ethics, but there are differences in the mechanism between the two. This research is normative legal research with the source of research material in the form of secondary data collected through literature…

Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6293-26-8

Collation

x, 216 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.5 Ass k

TEORI dan POLITIK KONSTITUSI

Edition

1

ISBN/ISSN

979-843-926-0

Collation

xiv, 164 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

328 Man t