Buku ini merupakan rampai tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor nonhukum yang mengitarinya. Dengan menyajikan berbagai isu penting tentang keterkaitan dan hubungan timbal balik antara du faktor tersebut dalam berbagai permasalahan hukum.
This final report aims to examine the procedure for the exemption of Duty on the Aquisition of Land and Building Rights (BPHTB) for low-income communities (MBR) at the Regional Revenue Agency of Palembang City. The study employs a descriptive method using direct observation during the internship period. The findings show that the BPHTB exemption procedure is carried out through several sturctur…
Dalam praktik perbankan, pemberian kredit umumnya disertai jaminan Hak Tanggungan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Permasalahan muncul ketika objek jaminan tersebut dihibahkan kepada pihak ketiga, sehingga menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah terhadap objek jaminan Hak Tanggungan serta untuk m…
Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Merek Yang Sama Dengan Merek Yang Sudah Terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN.Pti) ini dilatar belakangi maraknya pelanggaran terhadap hak atas merek yang terjadi di Indonesia. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pi…
This study develops NusantaraLaw, a Domain-Adaptive Retrieval-Augmented Generation (RAG) system for Indonesian law via QLoRA fine-tuning of the Qwen 3.5 9B model on a national legal corpus. A dataset of 6,502 instruction-response pairs was curated from eight official legal sources and validated by two legal experts via Stratified Random Sampling (250 samples, margin of error 6.96 percent). Four…
Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang daya jelajahnya memiliki potensi dapat mengkriminalisasikan pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang diskresi. Permasalahan tersebut dapat dipahami yakni dengan mengetahui ratio decidendi Putusan…
Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum narkotika adalah penentuan status hukum pelaku, apakah sebagai pengguna atau pengedar, yang implikasinya sangat menentukan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk meng…