PRAKTIK PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DALAM SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN N…

Penelitian hukum ini memiliki judul Praktik Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya fakta bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II terdapat pihak-pihak yang berperkara dan saksi yang dihadirkan menggunakan bahasa daerah dalam menyampaikan keterangannya. Adapun rumusan masal…

FUNGSIONALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERL…

Dinas PPPA yang merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang melibatkan perempuan dan anak.Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui dinas PPP…

TINJAUAN TERHADAP KEAMANAN RUANG ANGKASA BERDASARKAN OUTER SPACE TREATY 1967

Penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer berpotensi mengancam keamanan ruang angkasa dan stabilitas global. Dalam ketentuan Outer Space Treaty 1967 istilah “damai” atau frasa “tujuan damai” belum terdefinisi dengan jelas sehingga berujung pada ambiguitas yang berpotensi memunculkan penyelewengan atau penyalahgunaan ketentuan-ketentuan pada Outer Space Treaty 1967. Penelitian ini me…

GANTI KERUGIAN BAGI PASIEN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TENAGA KESEHAT…

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah adalah pemberian imunisasi. Dalam pelaksanaan program imunisasi oleh tenaga kesehatan masih terjadi efek buruk dari imunisasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi peserta imunisasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kerugian yang diderita Pasien akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga ke…

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN YANG BERAKIBAT WANPRES…

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak peminjam selaku debitur, dalam perjanjian ini Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (Accesoir), Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Kreditur yang Mengalami Kerugian atas Terjadinya Wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Nomor: 205/Pdt.G.S/2022/PN Plg dan Pertimbangan Hukum …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE DENGAN SI…

Perlindungan Konsumen menjadi suatu hal yang penting karena menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang mengikatnya dengan mengacu Undang�Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli pakaian online dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) dan delivery from onlin…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA CAIRAN LIQUID PERISA ROKOK ELEK…

Rokok elektronik atau e-cigarette mulai digemari masyarakat Indonesia, rokok elektronik itu sendiri memerlukan cairan liquid perisa untuk menghasilkan uap yang serupa dengan asap rokok. Banyaknya minat konsumen terhadap cairan liquid dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenta…

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PADA ANAK ATAS TINDA…

Skripsi ini berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Ayam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm.)". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak atas tindak pidana pencurian berdasarkan putusan nomor 3/Pid.C/2018/Pn.Pbm dan bagaimana efektivitas …

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT KEPADA ANAK SEBAGAI PEL…

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana" Dalam penelitian ini penulis, meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pidana bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana serta bagaimana regulasi di Indonesia mengatur mengenai pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, peneliti menggunakan m…

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PELAKU ORANG DEWASA PAD…

Kekerasan seksual terhadap anak adalah satu bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan serta berdampak buruk pada perkembangan fisik dan psikologi korban. Namun terdapat peningkatan kekerasan seksual pada anak di OKU Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya pencegahan dan peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum em…

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS REKAYASA JUAL BELI SECARA ONLINE YANG M…

Fitur Shopee PayLater memudahkan pelanggan untuk menyelesaikan pembelian secara online karena dirancang untuk pelanggan yang belum memiliki cukup dana tetapi membutuhkan barang yang diinginkan. Seiring berjalannya waktu, penggunaan fitur Shopee PayLater banyak terjadi penyalahgunaan baik konsumen maupun pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akibat hukum debitur atas …

PENJATUHAN PIDANA PELAKU PENGGUNA JUDI ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEG…

This thesis is entitled "Criminal Sentencing of Online Gambling Users Committed by Civil Servants in Decision Number 1024/Pid.Sus/2022/PN Tjk." The crime of online gambling is regulated in article 27 paragraph 2 of Law no. 19 of 2016 concerning amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Perpetrators of online gambling crimes do not only occur in ordinar…

DALUARSA (VERJARING) PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Skripsi yang berjudul : Daluarsa (Verjaring) Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Latar belakang dari penelitian ini adalah Daluarsa (Verjaring) diartikan sebagai lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapunya hak menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Proses menganalisis tentang suatu keberadaan tindak pidana pemalsuan surat biasanya memerlu…

REFORMULASI HUKUM MEDIASI SENGKETA PERCERAIAN BERASASKAN PEMBERDAYAAN DENGAN …

This dissertation was motivated by the high divorce rate in Indonesia. Therefore, it is necessary to reformulate the law on mediation of divorce disputes. The normative research was supported by field data aiming to analyze the dynamics of the regulation and implementation of divorce dispute mediation in the jurisdiction of Religious Courts in Indonesia, the significance of resolving divorce di…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN ( STUD…

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana dalam kasus pembakaran hutan, yang merupakan salah satu isu utama dalam hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kerusakan lingkungan mencakup aspek fisik dan biologis yang memengaruhi kelangsungan hidu…

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PT. PERTAMINA TERHADAP PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMP…

Ledakan sumur YYA-1 milik PT. Pertamina yang menyebabkan tumpahnya minyak mentah di Laut Jawa mengakibatkan banyaknya timbul kerugian mulai dari aspek lingkungan hidup dan aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah PT. Pertamina dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kasus tumpahan minyak di Laut Jawa tujuan selanjutnya untuk mengetahui…

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBA…

Arbitrase merupakan salah satu dari bentuk Alternatif Penyelesain Sengketa. Arbitrase sendiri menjadi suatu metode penyelesaian sengketa khususnya bagi mereka para pelaku bisnis dalam lingkup Perusahaan. Tak sedikit pula dalam Upaya penyelesaian sengketa perselisihan ini menimbulkan hasil yang tidak diterima oleh mereka yang mengajukan permohonan, sehingga Upaya tindak lanjut dari hasil yang ta…

KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA AKTA JUAL BELI DI DESA JIRAK …

Pendaftaran peralihan hak atas tanah termasuk di dalam kegiatan pemeliharaan dan pendaftaran karena dari setiap peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau PPAT sementara, haruslah tercatat dalam sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, adapun rumusan masal…

Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-218-945-4

Collation

xxii, 578 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

346.048 2 Usm D

FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PINDANA KEK…

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Anak merupakan salah satu aset bagi bangsa yang dimiliki secara tidak langsung untuk menjadi generasi penerus sehingga harus dilindungi dari berbagai macam tindak pidana. Dalam penelitian ini akan dibahas apa faktor yang menjadi penyebab orang tua melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sert…

PEMUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT.ISTAK…

Perjanjian perdamaian memiliki peran dalam mengatasi sengketa bisnis. Penelitian ini membahas mengenai pengakhiran perjanjian perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra. Skripsi ini mengevaluasi bagaimana perjanjian perdamaian PKPU antara kedua belah dapat diakhiri dan mengekplorasi alasan-alasan dibalik kepu…

DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM L…

Skripsi ini berjudul “DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL” Pada Tahun 2019 lalu terdapat keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan. Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam acara Youth Talks dengan berbag…

ANALISIS PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK BOGOH R…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikasi halal produk Bogoh Roti berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi halal produk Bogoh Roti serta memahami akibat hukum apabila pelaku usaha Bogoh Roti melanggar ketentuan sertifikasi halal. M…

KERJASAMA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DAN PERUSAHAAN DI KOTA PALEMB…

The Class I Immigration Office of TPI Palembang frequently uncovers cases of misuse of residence permits by foreigners in its jurisdiction. Foreign nationals who violate immigration administrative regulations will be promptly dealt with. To prevent the presence of illegal foreign workers, the Immigration Office empowers Timpora. Although foreign investment is important for regional development,…

RE-KONSEPTUALISASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Money laundering is a method used by criminals to disguise the origin of illegal wealth and protect their assets, so that the crimes they have committed do not leave traces, in order to avoid suspicion from law enforcement agencies. There are several things that researchers think need to be studied, namely the concept of criminalizing money laundering in Indonesia, looking at the implementation…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR P…

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pencucian Uang di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sering sekali terjadi di berbagai daerah, salah satunya daerah yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Sumatera Selatan dengan pencatatan dari PPATK Sumatera Selatan yang terbilang cukup signifikan. Penangana…

RESTITUSI DAN HAK PEMULIHAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OR…

Tindak pidana perdagangan orang merupakan ancaman serius bagi anak-anak di seluruh dunia. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang adalah pemberian hak pemulihan bagi korban, terutama anak�anak. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena ini dan memahami konsekuensi dari ketidakpenuhan hak pemulihan dalam kedua putusan hakim terhadap pemulihan a…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS KETIADAAN INFORMED CONSENT DALAM PELA…

Informed Consent merupakan bentuk persetujuan yang wajib di berikan dalam setiap tindakan kesehatan untuk menjamin perlindungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pelaksanaanya pemberian imunisasi merupakan upaya peningkatkan kekebalan tubuh seseorang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun…

PERBANDINGAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI (MENURUT UNCAC DAN R…

Kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi tergolong sangat tinggi sedangkan pemberantasannya masih sangat rendah. Dalam hal ini, Indonesia belum cukup serius dalam menangani permasalahan kasus korupsi. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pengaturan tentang Perbandingan Perampasan Aset hasil tindak pidana korupsi menurut UNCAC dan RUU Perampasan Aset dan fak…

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI ILEGAL (Studi Putusa…

Skripsi ini berjudul Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi). Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak m…