Filter by
PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH ADAT …
Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Perbuatan melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pd/2024", yang mengkaji konflik hukum antara masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah di Sorong, Papua Barat. Permasalahan bermula dari penguasaan tanah ulayat milik Marga/Keret Sawat Samanas seluas ±8.000 hektare yang digunakan untuk program t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 121 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1805882025
PENGARUH PEMBERITAAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP TINGKAT KECEM…
The Mortgage Rights certification process takes time, while the debtor requires earlier disbursement of the credit facility, and therefore the Notary/PPAT makes a cover note as a guarantee to the creditor that the mortgage registration process at the Land Office is being carried out and the Mortgage Rights Certificate as soon as possible after issuance will be submitted to the creditor. This re…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460432024
ANALISIS PASAL 28 E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISAS…
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, dalam kehidupan bernegara diskriminasi terhadap hak asasi manusia sering kali terjadi maka oleh karena itu peran negara harus dapat melindungi hak-hak tersebut, pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan mengenai …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 83 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460332024
PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KUR…
Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kurun Waktu 2021-2022. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni berbicara tentang keterlibatan LPSK dalam memformulasikan kebutuhan korban atas permohonan pemenuhan restitusi pada anak korban kekerasan seksual serta pertimbangan rational Hakim dalam lima putusan terkait permohonan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454472024
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN ALAT UKUR TIMBANGAN DUDUK…
Skripsi ini ditulis dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Alat Ukur Timbangan Duduk Oleh Pelaku Usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab produsen atas penyalahgunaan alat ukur timbangan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu sumber data yang digunakan terdiri …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454512024
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA ATAS PRAKTIK DEEPFAKE DILIHAT DARI PERSPEKTI…
Skripsi ini berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Atas Praktik Deepfake Dilihat Dari Perspektif Kejahatan Siber Dan Pornografi” teknik deepfake dari teknologi kecerdasan buatan telah berkembang pesat sehingga mudah dilakukan oleh siapa saja dan hal ini telah memberikan kemudahan bagi para pelaku tindak pidana khususnya pornografi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1. Ba…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1452952024
TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT SEBAGAI DASAR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN (STUDI KASUS…
Pada penelitian ini, penulis menganalisis mengenai tempat kediaman tergugat yang dikategorikan sebagai alamat yang tidak jelas sehingga menjadi dasar tidak diterimanya gugatan. Tujuan dari analisis ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim tidak dapat menerima suatu gugatan karena tidak jelasnya alamat, dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis indikator suatu alamat dapat dik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvi, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454682024
PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN…
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Kasasi Nomor 725k/Pdt.Sus-PHI/2023 terkait dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan karena alasan mendesak melakukan pelanggaran berat. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 135 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454712024
IMPLEMENTASI PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM ANAK DALAM MENERAPKAN DIVERSI DI KEJAK…
Skripsi ini berjudul “Implementasi Peran Jaksa Penuntut Umum Anak dalam Menerapkan Diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir”, adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum anak dalam menerapkan diversi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir begitupula dengan faktor yang menghambat pelaksanaan diversi tersebut. Jenis penelitian yang digunaka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1449932024
IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengenal asas ultimum remedium. UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip ultimum remedium yang sebelumnya ditentukan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan. Berdasarkan UU HPP penerapan prinsip ultimum remedium dalam upaya penanggulangan tindak pidana pajak berlaku pada tahap penyidikan sampai dengan tahap persidanga…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 86 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457832024
PERTIMBANGAN HUKUM PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG DALAM MENUNT…
Tesis ini berjudul “Pertimbangan Hukum Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menuntut Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Sudah Berdamai”. Latar belakang penulisan ini adalah Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum senantiasa dituntut bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 146 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458082024
UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI …
Anak merupakan individu yang lemah dinilai dari fisik, cara berpikir, dan psikologis, oleh karena itu anak rentan menjadi objek kejahatan orang dewasa salah satunya penyalahgunaan narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Apa faktor kriminogen penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Musi Banyuasin?, Kendala apa saja dalam pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 42 hlm.; tab.; illus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459772024
KONSTRUKSI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK PERGURUAN TINGGI NEGERI B…
Latar belakang penelitian ini adalah rencana transformasi seluruh Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan universitas dan ketidaksesuaian pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH yang perlu dianalisis untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan pengelolaan nonakademik PTN BH berdasarkan ot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459302024
PERANAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR DALAM MENETAPKAN STATUS BARANG SITA…
Penelitian ini berjudul “Peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika Dan Prekursor”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tiga permasalahan yaitu peranan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor, bagaimana perbedaan implementasi penetapan status barang bukti sitaan oleh Kepala Kejaksaa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459272024
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PID…
This research is entitled The Application of Additional Penalty in Lieu of State Financial Losses in the Crime of Corruption Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law (Study of Decision Number. 65/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT and Decision Number 58/Pid.Su…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460222024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SECARA PRE PROJECT SEL…
Pelaku pembangunan saat ini dalam memasarkan rumah susun menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan pre project selling system dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaim…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 63 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459352024
IMPLEMENTASI ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR…
Abstrak Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewuj…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459032024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN…
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA Renol Ababil Penegakkan Hukum bermula dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga bermuara ke Lembaga permasyarakatan yang merupakan komponen-komponen didalam system peradilan pidana. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Penelitian ini membahas: bagaimana pertimbangan huku…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 157 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1460132024
PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SUBSIDI PADA PT.…
The writing of this thesis is motivated because in practice there is often a legal smuggling of transferring ownership of subsidized mortgages that have only been occupied by debtors for a period of less than 5 years. This is contrary to the provisions of Article 22 paragraph (3) letter b of Permen PUPR No. 35 of 2021. This study aims to determine the role of the Notary and the characteristics …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 109 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1455642024
TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KECELAKAAN PESAWAT UDARA …
Penelitian ini adalah terhadap tanggung jawab mutlak terhadap pemberian ganti rugi kecelakaan pesawat udara studi kasus terhadap kecelakaan pesawat udara Sriwijaya Air Sj-182. Dalam penelitian ini akan dibahas Bagaimana tanggung jawab mutlak pengangkut terhadap korban kecelakaan pesawat udara menurut undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan terkait kasus kecelakaan pesawat udara …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 71 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458342024
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN A…
ABSTRAK Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam KUHP diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana.Salah satu jenis Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak adalah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis,dimana korban dan pelakunya memilikin gender atau jenis kelamin yang sama.Salah satu contoh kasus adalah kasus Junaidi bin abdul kadir yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pale…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458712024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
KEABSAHAN PERKAWINAN IMPAL PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DITINJAU DARI UNDA…
Perkawinan impal merupakan perkawinan dimana pengantin pria dan pengantin wanita memiliki ikatan darah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai larangan- larangan perkawinan salah satunya adalah mengenai larangan melakukan perkawinan sedarah artinya orang yang memiliki ikatan darah tidak diperbolehkan melakukan perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 100 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456452024
KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …
Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457142024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
PENYALAHGUNAAN KREDIT FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH DEBITUR …
Sektor perumahan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Pada konteks program pembiayaan perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), telah diperkenalkan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah pribadi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454002024
PERTIMBANGAN JAKSA DAN HAKIM DALAM MENENTUKAN JUMLAH UANG PENGGANTI DALAM TIN…
Tindak pidana korupsi merupakan tidak pidana yang sangat menyita perhatian publik Didalam Undang-Undang Tipikor terdapat saksi tambahan diluar Pasal KUHP yaitu pidana uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, dengan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Jaksa dan Hakim dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/202…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1455762024
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTAN…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 101 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1854532025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography