Filter by
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN A…
ABSTRAK Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam KUHP diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana.Salah satu jenis Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak adalah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis,dimana korban dan pelakunya memilikin gender atau jenis kelamin yang sama.Salah satu contoh kasus adalah kasus Junaidi bin abdul kadir yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pale…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 50 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458712024
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN DOMPET DIGITAL TERKAIT DENGAN JASA P…
Legal protection for users or consumers of digital wallets in Indonesia. In the rapidly growing digital era, the use of digital wallets has become an integral and unified part of daily financial transactions, particularly in terms of money transfers. However, with the convenience offered, there also arise risks associated with the security of funds and users’ personal data. Legal protection f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 90 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458022024
KEABSAHAN PERKAWINAN IMPAL PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO DITINJAU DARI UNDA…
Perkawinan impal merupakan perkawinan dimana pengantin pria dan pengantin wanita memiliki ikatan darah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan mengenai larangan- larangan perkawinan salah satunya adalah mengenai larangan melakukan perkawinan sedarah artinya orang yang memiliki ikatan darah tidak diperbolehkan melakukan perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 100 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456452024
KEWAJIBAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR TERKAIT AKHIR TAHUN …
Skripsi ini dibuat dengan judul “Kewajiban Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur terkait Akhir Tahun Anggaran dalam Rangka Pertanggungjawabaan terhadap Keuangan Daerah”. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah LKPJ yang seringkali bermasalah dalam hal lewat batas waktu dalam penyampaian dan/atau penyampaiannya, penyusunan LKPJ yang hanya sebagai bentuk formalitas saja, dan for…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457142024
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DITINJAU DARI UND…
Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maks…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 105 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459832024
PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK DENGAN JAMINAN HAK TANGG…
Permasalahan kredit macet di Indonesia masih tinggi. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah kredit macet dan menggunakan prinsip mengenal nasabah sangat penting di dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit bank dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo Palembang sebagai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 70 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1459792024
PENYALAHGUNAAN KREDIT FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN OLEH DEBITUR …
Sektor perumahan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan inklusif di Indonesia. Pada konteks program pembiayaan perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), telah diperkenalkan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah pribadi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kek…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 115 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1454002024
PERTIMBANGAN JAKSA DAN HAKIM DALAM MENENTUKAN JUMLAH UANG PENGGANTI DALAM TIN…
Tindak pidana korupsi merupakan tidak pidana yang sangat menyita perhatian publik Didalam Undang-Undang Tipikor terdapat saksi tambahan diluar Pasal KUHP yaitu pidana uang pengganti yang bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, dengan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Jaksa dan Hakim dalam Menentukan Jumlah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/202…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 94 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1455762024
PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA KHUSUS DARI PEMBERI KUASA KEPADA PENERIMA KUASA…
Tesis ini diangkat dari permasalahan hukum yang terjadi di Kota Prabumulih mengenai adanya akta kuasa khusus yang digunakan untuk mengajukan kredit modal kerja konstruksi pada Bank yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku Direktur CV dan penerima kuasa yang dimana permasalahan muncul dikarenakan Direktur CV menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani akta kuasa khusus dihadapan Notaris dalam h…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 79 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456612024
PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT TENTAN…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji problematika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen 4% (Parliamentary Threshold) konstitusional bersyarat. Norma ini berlaku untuk Pemilu 2024 namun wajib direvisi sebelum Pemilu 2029. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan bersyarat dan implikasinya terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 101 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1854532025
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELAL…
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN INFORMASI BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1017/PID.SUS/2021/PN JKT.SEL DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 505/PID.SUS/2023/PN DPS)” Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, pada tahun 2017, ditemukan sebanyak 800 situs penyebar Hoaks di media daring Indonesia. Hal ini dikarenakan penyebar Hoaks dapat men…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 98 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457602024
KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI KAS…
Jumlah tindak pidana pencurian mengalami peningkatan selama masa pandemi Covid 19, dan oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya ditinjau dari perspektif kriminologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait perspektif kriminologi terhadap tindak pidana pencurian selama pandemi Covid-19, serta penyebab tingginya kasus pencurian selama pandemi Covid-19 di Lembaga Pemas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 74 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1451782024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN T…
Skripsi ini berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2020/PN BAN". Dalam penelitian ini, penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembiaran tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia yang melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI No. 17 tahun 2016 …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 133 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457182024
PENGATURAN WAJIB VAKSIN BAGI MASYARAKAT DALAM MENERIMA BANTUAN SOSIAL MENURUT…
Wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan Indonesia menyebabkan perlu ditempuh langkah-langkah penanggulangan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemberian vaksin kepada masyarakat dalam kaitan untuk diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengenaan sanksi adminis…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 118 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457622024
KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG N…
Kemajuan teknologi membawa berbagai macam dampak positif dan negative terhadap kehidupan bermasyarakat. Dewasa kini Masyarakat memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan perkawinan. perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral. Perkawinan sendiri diatur oleh hukum, agama, dan adat istiadat, akibat dari perkembangan teknologi muncul suatu kondisi dimana tidak dimungkinkannya terjadi …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456972024
PERLINDUNGAN HUKUM BUKU DIGITAL TERHADAP WEBSITE PENYEDIA DOWNLOAD BUKU DIGIT…
Penulisan skripsi ini didasari dari maraknya pembajakan buku digital melalui website penyedia buku digital gratis ilegal yang dilakukan dengan cara mengunggah dan mengunduh buku digital yang disediakan oleh website ilegal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta buku digital dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran. Pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- viii, 59 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456782024
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDA…
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis tentang Penjatuhan Sanksi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, yang dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan pri…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1849632025
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI …
Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh pene…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457772024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEROBOSAN PALANG PI…
ABSTRAK Penerobosan palang pintu kereta api bukan menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Palang pintu kereta api yang fungsinya untuk mengamankan perjalanan kereta api agar tidak terganggu pengguna jalan lain juga digunakan sebagai sarana untuk mengatur atau mencegah kendaraan melintasi rel kereta api saat ada kereta api yang akan melintasi daerah tersebut. Hal ini bertujuan un…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 36 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457972024
AKTA PELEPASAN HAK SEBAGAI DASAR MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DIATAS …
The release of land rights is an activity of releasing the legal relationship between the land holder and the land they possess. This study discusses the regulation of new land release deeds above the Right to Build owned by legal entities, a study on release deed as the basis for new land rights application above the expired Right to Build, and the legal regulations on releasing land possessio…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 99 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458572024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN LAGU PADA KONTEN VIDEO …
Tantangan utama penerapan hak cipta di Indonesia, khususnya penggunaan lagu pada konten video berbayar tanpa izin oleh pelaku kreator di platform digital seperti TikTok, adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan izin penggunaan karya lagu untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum hak cipta terkait penggunaan lagu pa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848192025
KONSEP HUKUM PEMBERIAN NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI MENURUT ASGHAR ALI ENGINE…
Beragam pandangan tentang hukum pemberian nafkah kepada mantan istri telah memicu perdebatan di kalangan para ahli hukum, termasuk pandangan dari Asghar Ali Engineer. Perbedaan persepsi inilah yang mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai perspektif Asghar Ali Engineer terkait nafkah mantan istri serta bagaimana penerapan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis adalah penelitian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1840062025
KEDUDUKAN PEKERJA DAN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKING) …
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pekerjaan dan legalitas perjanjian kerja jarak jauh (remote working) berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang membedakan pekerja remote working dan pekerja kantoran, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan dari segi perlakuan. Perbedaan ini dapat dilihat pada f…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 173 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847272025
HAK MILIK ATAS TANAH DALAM ERA DIGITALISASI (STUDI PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKT…
Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk digital dari hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penggunaan sertifi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847952025
PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK BUMI TANPA PERIZI…
ABSTRAK Indonesia termasuk negara penghasil minyak bumi yang tinggi, sehingga timbulnya permainan mafia minyak bumi di Indonesia dan menghasilkan keutungan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata dibidang minyak bumi harus dilakukan penerapan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 oleh Kepolisian Daera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 101 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1458472024
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS BEBAS DALAM KASUS KORUPSI SEBAGAI …
Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam extra ordinary crime, banyak kasus pelaku tindak pidana korupsi yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan lemahnya hukum dan bentuk keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia tentang vonis bebas dan penerapan vonis bebas pada putusan-putusan pengadilan. Jenis p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xviii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1848462025
PRINSIP KERAHASIAAN PADA AKTA OTENTIK BERBASIS ELEKTRONIK
Along with the advancement of technology, notary as a profession is demanded to be able to utilize it in providing services using information technology or better known as cyber notary. The concept of cyber notary in the form of electronic application via computerization and internet as the main media. From drawing up to storage, all electronically. In carrying out duties and functions of notar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1445222024
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTU…
Skripsi ini akan membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Hakim No. 27/Pid.SusTPK/2023/PN Plg”. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Palembang, yang mana putusan tersebut membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan salah salah sat…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847572025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI …
Desertion is a criminal offense for military personnel who, without proper authorization (in this case, from their superior officer), deliberately leave their unit and abandon their military duties at a specific place and time as determined by military service regulations. This may occur either by fleeing the unit or leaving without permission. The term "desertion" is defined in the Indonesian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847932025
IMPLEMENTASI INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACI…
France ratified the ICERD Convention in 1971. The ratification of ICERD demonstrates France's commitment to anti-discrimination principles, which include respect for individual freedoms, including the right to freely express religious identity without discriminatory pressure or prohibitions. This study aims to determine the French government's efforts to implement the ICERD Convention on the is…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 135 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- .
- Call Number
- T1848162025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography