Filter by
TANGGUNG JAWAB HUKUM KREDITOR SEPARATIS ATAS PENJUALAN HARTA DEBITOR DALAM PE…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan utang antara debitor dan kreditor. Selama periode Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak dapat ditagih mengenai utangnya serta kreditor separatis harus menangguhkan hak eksekusinya. Adanya itikad buruk kreditor separatis yang menjual harta debitor dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 107 hlm.; ilus.; tab, 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1457982024
HAK MENDAHULU NEGARA BIDANG PAJAK DIHADAPKAN DENGAN PEMENUHAN UPAH PEKERJA/BU…
Negara memiliki kedudukan prioritas dalam pemenuhan kewajiban pajak melalui hak mendahulu. Tetapi hak mendahulu negara atas utang pajak tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya peraturan perundang- undangan yang memberikan didahulukannya pembayaran upah pekerja/buruh pada saat kepailitan usaha. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini : 1. Bagaimana pengaturan hak mendahulu negara bi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 79 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1814132025
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM ME…
In the background of the increasingly rapid advancement of information and communication technology in all areas of life, one of which is in the legal field must experience updates both material and formal law, the Supreme Court therefore made updates by issuing e-court to help justice seekers in resolving their cases. The purpose of writing this thesis is to determine the effectiveness of the …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 75 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813262025
TINJAUAN HUKUM ATAS PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA (TRANSFER OF SENTENCED …
Pemindahan narapidana antarnegara saat ini menjadi bentuk kerjasama internasional yang umum dilakukan. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan merehabilitasi narapidana di negara asal mereka. Beberapa permintaan pemindahan narapidana antarnegara telah diajukan kepada pemerintah IndonesiaPemindahan narapidana antarnegara belum bisa dilakukan karena kura…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 75 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1438702024
PERAN NOTARIS/PPAT YANG BERTINDAK SEBAGAI PERANTARA BERKAITAN DENGAN JUAL BEL…
THE ROLE OF NOTARIES/PPAT WHO ACT AS INTERMEDIARIES IN RELATED TO THE SALE AND PURCHASE OF LAND (Case Study of Decision Number. 98 PK/Pid.Sus/2009) Notaries as public officials are authorized to make authentic deeds and other authorities in carrying out their duties. It is undeniable that along with the development of the times, notaries have an increasingly important role in every legal relati…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 96 hlm, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1805542025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PRODUK CACA…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS PRODUK CACAT DAN TIDAK SESUAI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI APLIKASI SHOPEE DAN FACEBOOK MARKETPLACE (LOKAPASAR)
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 85 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1451842024
PENETAPAN STATUS AYAH BIOLOGIS DARI ANAK HASIL LUAR PERKAWINAN (Studi Putusan…
Penelitian ini berjudul "Penetapan Status Ayah Biologis Dari Anak Hasil Luar Perkawinan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1055 K/Pdt/2023)". Perkara ini merupakan gugatan pengakuan anak yang diajukan oleh Wenny Ariani Kusumawardani selaku Penggugat terhadap Rezky Adhitya Dradjamokmo selaku Tergugat karena pihak Tergugat tidak mau mengakui bahwa anak yang dilahirkan oleh Penggugat adal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 58 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1450492024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PADA APLIKASI TELEKESEHATAN HALODOC DAN AL…
Seiring kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Banyak manfaat dari perkembangan teknologi informasi, seperti tersedianya produk layanan kesehatan berbasis teknologi yang biasa disebut Telekesehatan. Telekesehatan sebagai pemberi pelayanan klinis dan pelayanan non klinis dapat membantu masyarakat untuk berkonsultasi secara jarak jauh terkait per…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 48 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1451502024
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM BESARAN NAFKAH MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DAL…
Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Besaran Nafkah Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor:23/Pdt.G/2023/PTA.Plg). Penelitian ini akan membahas tentang besaran nafkah mut’ah dan nafkah iddah menurut hukum islam dan pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan besaran nafkah mut’ah dan nafkah iddah pada perkara perceraian Nomor:…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 199 hlm.; ilus..; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1447012024
HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DARI STATELESS PERSON DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI I…
This research is titled titled The Rights of Children Born to Stateless Person Reviewed by International Refugee Law. Refugees are people who do not have citizenship. Marriages between refugees and local residents give birth to children without citizenship. This research aims to determine the legal status of children of refugees without citizenship. This research also determined the rights that…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 27 hlm.; ilus.; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1420272024
PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SE…
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” Penelitian ini mengangkat isu bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Sumatera Selatan belum mengedepankan prinsip Restorative Justice secara optimal. Setelah penangkapan anak yang ber…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- .xvi, 122 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- 2025
- Call Number
- T1846422025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT MENGGUNAKAN OBAT P…
ABSTRAK Pelaku usaha yang menjual produk dengan informasi yang tidak jelas harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan obat pemutih wajah melalui iklan di media sosial serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungja…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xv, 98 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847502025
AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENINGGALKAN JABATANNYA TANPA IZIN CUTI
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban notaris adalah tetap aktif menjalankan tugas jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan secara hukum, salah satunya melalui mekanisme cuti. Namun, dalam praktiknya, terdapat notaris yang meninggalkan jabatannya tanpa me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 83 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847222025
PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL TERHADAP PRODUK KOSMETIK HALAL DALAM RANGKA MEL…
Industri kosmetik Indonesia yang terus berkembang menimbulkan tantangan terkait jaminan kehalalan produk, terutama bagi konsumen Muslim. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan strategis untuk menjamin kehalalan sekaligas memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis peran LPH icrhadap produk kosmetik halal dalam melindungi konsumen, mekanisme sertifiasi halal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 151 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846532025
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG PESANAN…
Perkembangan transaksi elektronik membawa kemudahan bagi pembeli, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah ketidaksesuaian barang pesanan dengan deskripsi penawaran dalam program flash sale. Kondisi ini seringkali merugikan pembeli karena kedudukan mereka yang lebih lemah dibandingkan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 100 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845832025
PRAKTIK PENGAMBILALIHAN PENANGANAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN YANG LEBIH TINGGI D…
Penelitian ini membahas terkait pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi yang mana pada praktiknya tidak memiliki aturan konkrit terkait pedoman pelaksanaannya. Penelitian ini akan menyoroti regulasi, pertimbangan, serta akibat hukum yang timbul akibat dilaksanakannya suatu pengambilalihan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 153 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846662025
PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES KEMITRAAN UMKM OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN U…
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role as drivers of inclusive and sustainable economic growth. In practice, MSMEs are often in a weak or unbalanced position when entering into partnerships with large companies. This imbalance of power allows large businesses to abuse their dominant position, ultimately causing losses for MSMEs. In this case, the Business Competition…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 127 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1845212025
ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH A…
Penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Nomor 127-K/PM I-04/AD/XI/2023. Penegakan hukum terhadap anggota TNI memiliki karakteristik tersendiri karena harus memperhatikan ketentuan hukum pidana umum dan hukum militer secara bersamaan. Penelitian ini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 116 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1844172025
IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…
This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 118 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846052025
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KLAIM GARANSI BARANG ELEKTRONIK PAD…
Perkembangan teknologi pada era digital mendorong peningkatan konsumsi barang elektronik oleh masyarakat, di mana jaminan garansi menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen. Namun, ketika perusahaan produsen mengalami kepailitan, konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam mengklaim hak garansi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan klaim garansi konsumen terha…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ix, 110 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1847142025
KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Stu…
ABSTRAK Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, keharmonisan tersebut tak jarang terguncang oleh perpecahan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Kedudukan Anak Sebagai Saksi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian akan dijabarkan dalam rumusan masalah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846312025
PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) …
ABSTRAK Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling) dalam kasus tindak pida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 106 hlm.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1846402025
ANALISIS HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BOX 1974 TERHADAP KEPEMILIKA…
This thesis is entitled “Legal Analysis of the 1974 Memorandum of Understanding (MoU) Box on the Ownership and Management of the Ashmore Islands in Review of the International Law of the Sea”. How is the legal position of the 1974 BOX MoU in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) related to the ownership and management of the Ashmore islands, 2. How is th…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiv, 115 hlm.; ilus.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1456042024
INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMERIKSAAN AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTING…
Article 66 UUJN has often been requested to the Constitutional Court to change the phrase "...with the approval of the notary honorary council" but the Constitutional Court did not grant the request with more important considerations and reasons. However, in the field, procedural errors often occur such as in Case Number 11/Pdt.G/2017/PN Mtw where notary Rudi Birowo gave testimony without prior…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xvii, 117 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1798162025
LARANGAN PEMILIK HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
The nominee agreement involving Indonesian and foreign citizens has created legal uncertainty and included in the act of smuggling the law on land ownership rights in Indonesia, in addition to through nominee agreements, these foreign citizens also try to obtain land ownership rights in Indonesia by exploiting existing legal loopholes through mixed marriages. The purpose of this study was to de…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xxiii, 443 hlm.; ilus.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1802512025
DAMPAK PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK PADA KONFLIK MEKSIKO DAN EKUADOR DALAM PERS…
This research discusses the practice of diplomatic asylum granted by Mexico to Jorge Glas, former Vice President of Ecuador, and its implications for the diplomatic relations between the two countries from the perspective of international law. Mexico’s action sparked conflict after Ecuadorian authorities raided the Mexican Embassy in Quito to arrest Jorge Glas, who was accused of committing c…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 81 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813812025
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN (AFWEZIGHEID) KOMISARIS TERHADAP PUTUSAN YANG DIA…
Komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate governance). Ketidakhadiran komisaris dalam pengambilan keputusan strategis dapat memengaruhi keabsahan keputusan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 66 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730122025
PENERAPAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 TERHADA…
Skripsi ini berjudul “ Penerapan International Convention For The Safety Of Life At Sea 1974 (SOLAS 1974) Terhadap Penggunaan Teknologi Navigasi Terkini Untuk Keselamatan Dalam Pelayaran Di Indonesia “. Penulis dalam penelitian ini meneliti penerapan sebuah konvensi internasional dalam kaitannya dengan teknologi navigasi dalam kegiatan pelayaran di Indonesia. Penulis mengangkat 3 (tiga) mas…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 103 hlm.; ilus.; tab, 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1813512025
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS PELANGGARAN INFORMED CON…
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran informed consent terhadap pasien dalam tindakan medis dokter di rumah sakit. Informed consent merupakan hak dasar pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan informed consent dalam tindakan medis serta tanggung jawab dokter dan rumah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xi, 51 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- T1730192025
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI TUMBUHAN E…
Keseimbangan ekosistem lingkungan hidup akan terganggu apabila kelestarian sumber daya alam terganggu. Hal ini terutama terjadi apabila salah satu sumber daya alam yang saling bergantung tersebut rusak atau punah, yang berujung pada kehancuran ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian tumbuhan asli Indonesia, maka penegakan hukum pidana menjadi sangat penting. Ketentuan dalam Undang…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xiii, 143 hlm , 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- T1804662025
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography