ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR TERHADAP HAK ATAS M…

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan hal penting dalam ‘menjaga eksistensi dan reputasi suatu merek di pasar global. Sengketa merek antara perusahaan lokal dengan pemilik merek internasional seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam hal pembatalan dan penghapusan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan da…

RATIO DECIDENDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

Skripsi ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta penerapan teori pemidanaan dalam perkara tersebut. Rumusan penelitian ini mencakup 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam Putusan Nomor 49/Pid.S…

2507004922 T1812072025 HUSN IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA P…

Sistem presidensial memisahkan antara eksekutif dan legislatif secara jelas, namun memiliki wewenang dan fungsi yang beririsan. Cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk mencegah adanya absolutisme kekuasaan dari salah satu cabang kekuasaan. Semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang mengutamakan kesetaraan, termasuk kesetaraan diantara lembaga-lembaga neg…

PENERAPAN NILAI PENGGANTIAN YANG WAJAR DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI…

Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masalah hukum terkait penggantian nilai ganti kerugian tanah yang wajar masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bagaimana pengaturan penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (2) Bagaimana penerapan nilai penggantian yang …

EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDO…

Skripsi yang berjudul Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Fokus penelitian ini membahas tentang Eksistensi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia pasca perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bawasl…

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENYITAAN ASET …

Penelitian ini berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Penyitaan Aset Terhadap Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Dps)". Penelitian ini membahas mengenai perampasan aset sebagai salah satu pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelit…

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMIL…

This study aims to analyze the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 2 of 2024 in the conduct of the Regional Head Election in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The theoretical framework applied is George C. Edwards III’s policy implementat…

UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

-

Panduan Praktis Publikasi Bidang Hukum: Tips, Jurnal Pilihan, dan Proses Submisi

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 90 hlm. ; 23 cm

Series Title

978-623-6324-71-4

Call Number

340 Ist p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN KAYU (IILEGAL LOGGING) YANG DILAKU…

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu (illegal logging) yang dilakukan perseorangan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang, bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perseorangan yang melakukan penebangan kayu tanpa memiliki izin resmi dari pihak berwenang serta hambatan-hambatan yang dialami aparat penegak hukum dalam hal tersebut. T…

Prosiding Seminar Hasil Program Pengembangan Diri 2006 Bidang Ilmu HUKUM

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-1441-01-8

Collation

xxiii, 554 hlm. ; 28 cm

Series Title

-

Call Number

340 Hig p

PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI…

Salah satu yang menjadi problematika dalam pelaksanaan sidang di pengadilan adalah rendahnya tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Mediasi. Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah penumpukan perkara, sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Lemahnya sistem pel…

PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINT…

Penulisan skripsi ini berjudul “Penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”. Yang dilatarbelakangi oleh penerapan sistem tilang elektronik sebagai sistem pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat dan efisien. Jika di Komparasikan penerapan E-Tilang Kota Palembang dengan Kota lain seperti Jakarta …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL…

Skripsi ini disusun dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Guna Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam transaksi jual beli tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks putusan kasasi Mahkamah Agung Nomo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM AHLI WARIS ATAS PELUNASAN PEMBAYARAN UTANG PEWARIS MELAL…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap ahli waris yang memiliki kewajiban atas utang pewaris sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Perkara ini bermula dari pengajuan permohonan pailit oleh empat orang kreditur dengan total piutang sebesar Rp3.310.239.000 terhadap ahl…

KEWAJIBAN PERTOLONGAN TERHADAP KAPAL YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DITINJAU …

This research is motivated by the high number of maritime accidents that have occurred in recent years within Indonesian waters, which has led to a growing awareness of the importance of legal regulations concerning rescue operations for vessels in distress. The objective of this thesis is to analyze and explain the legal provisions applicable under both international law and Indonesian nationa…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP BERSERTA SAKSI-SAKSI NOTARIS DALAM PEMB…

The reading of the deed by the Notary is a must in making an authentic deed, the reading of the deed is part of the verlijden or inauguration of the deed. In practice, the Notary overrides the process of reading the deed when formalizing the authentic deed he made, even though this can have legal consequences for the deed, namely causing losses to the parties, especially for the faces and intru…

TRANSPARANSI TERHADAP PEMBERIAN KEWAJIBAN INFORMASI DI DALAM POLIS ASURANSI D…

Asuransi hadir sebagai bentuk pengalihan risiko untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang tidak terduga, namun sering kali muncul permasalahan ketika isi polis tidak disampaikan secara transparan sehingga menyebabkan gagal klaim. Ketidakjelasan informasi ini menimbulkan kerugian bagi tertanggung dan memunculkan urgensi perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna men…

KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT DEB…

Dalam praktik perbankan, kredit yang diberikan kepada nasabah umumnya disertai dengan jaminan berupa hak tanggungan sebagai perlindungan bagi pihak bank jika terjadi wanprestasi dari debitur. Pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian bagi kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaa…

PEMBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Banyaknya warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran melibatkan kewarganegaraan atau sistem hukum yang berbeda guna meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak Masyarakat masih belum menyadari bahwa perkawinan campuran itu menimbulkan kompleksitas dalam pembagian harta bersama, khususnya tanah dan bangunan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah dan bangunan sebagai harta…

ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DALAM PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN N…

Percobaan pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang menarik perhatian dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Penulisan skripsi ini bertujuan unt…

PEMENUHAN HAK ATAS PEMULIHAN REHABILITASI MENTAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KE…

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji ti…

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP SK…

Skripsi Ini berjudul judul Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Amb). Latar belakang penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa, khususnya skizofrenia. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana a…

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENG…

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (I) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki pcraturan pclaksanaan schingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pcngadil…

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVAN…

Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) yakni terjadi di Pengadilan Negeri Magelang pada putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd antara konsumen dan ekspedisi J&T. Pihak J&T melakukan kelalaian menghilangkan barang konsumen tersebut. Konsumen telah melakukan klaim asuransi senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga barang senilai Rp.3…

PENYALAHGUNAAN KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DALAM PENERAPAN …

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konv…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI NASABAH DALAM KASUS PELANGGARAN KERAH…

Sektor perbankan di Indonesia memegang peran vital sebagai pilar ekonomi dan lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan nasabah. Prinsip kerahasiaan bank, yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998, esensial untuk melindungi privasi nasabah. Namun, pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian dan mengikis kepercayaan. Penelitian …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELANGGARAN H…

Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada a…

PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM …

ABSTRAK Menggunakan Senjata Tajam Ilegal Penggunaan senjata tajam di Indonesia bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tajam sendiri didefinisikan sebagai senjata penikam, penusuk, dan pemukul yang tidak digunakan untuk kepentingan atau tujuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian dalam skripsi berjudul "Penjatuhan Pidana dengan Sya…

MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DILIH…

Penelitian ini berjudul Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat DariTindak Pidana Perpajakan Sebagai Predicate Crime yang mengkaji penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana perpajakan dan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU. Latar belakang masalah didasari oleh ket…