Percobaan pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang menarik perhatian dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait aspek pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Srl memberikan gambaran konkret tentang penerapan hukum terhadap pelaku percobaan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Penulisan skripsi ini bertujuan unt…
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, terutama pada aspek psikologis korban yang memerlukan pemulihan jangka panjang. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat peningkatan kasus signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan perlunya intervensi nyata pemenuhan hak anak dalam bentuk rehabilitasi mental. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji ti…
Skripsi Ini berjudul judul Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn.Amb). Latar belakang penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa, khususnya skizofrenia. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana a…
Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (I) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki pcraturan pclaksanaan schingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pcngadil…
Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) yakni terjadi di Pengadilan Negeri Magelang pada putusan No.62/Pdt.Sus-BPSK/2023/Pn.Mkd antara konsumen dan ekspedisi J&T. Pihak J&T melakukan kelalaian menghilangkan barang konsumen tersebut. Konsumen telah melakukan klaim asuransi senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga barang senilai Rp.3…
Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan dengan serama, yang secara alami kemudian membentuk komunitas dan negara. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan hubungan diplomatik melalui perwakilan diplomatik untuk mencapai tujuannya. Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan berdasarkan Konvensi Wina 1961, termasuk pembebasan pajak guna mendukung tugasnya. Konv…
Sektor perbankan di Indonesia memegang peran vital sebagai pilar ekonomi dan lembaga intermediasi yang berlandaskan kepercayaan nasabah. Prinsip kerahasiaan bank, yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998, esensial untuk melindungi privasi nasabah. Namun, pelanggaran kerahasiaan data nasabah oleh karyawan bank masih kerap terjadi, menimbulkan kerugian dan mengikis kepercayaan. Penelitian …
Unggahan video cover lagu telah menjadi bentuk hiburan yang marak tersebar di media sosial. Aktivitas tersebut berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak disertai izin resmi dari pencipta atau pemegang hak lagu. Fenomena pelanggaran hak cipta melalui perubahan lirik dan aransemen tanpa persetujuan pencipta semakin sering terjadi melalui distribusi konten digital. Fokus kajian diarahkan pada a…
ABSTRAK Menggunakan Senjata Tajam Ilegal Penggunaan senjata tajam di Indonesia bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tajam sendiri didefinisikan sebagai senjata penikam, penusuk, dan pemukul yang tidak digunakan untuk kepentingan atau tujuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian dalam skripsi berjudul "Penjatuhan Pidana dengan Sya…
Penelitian ini berjudul Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat DariTindak Pidana Perpajakan Sebagai Predicate Crime yang mengkaji penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana perpajakan dan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU. Latar belakang masalah didasari oleh ket…
Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reas…
The implementation of the deposit of compensation for land acquisition for the construction of the Inderalaya-Prabumulih toll road in a state where the land is still in dispute over ownership, experiencing obstacles from legal substance factors is legal substance factors, namely the Land Acquisition Law which does not contain an explanation of the article explaining regarding when compensation …
Penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBASKAN TERSANGKA DENGAN ALASAN NOODWEER EXCESS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Noodweer Excess yang digunakan sebagai alasan pemaaf dalam penghapusan pertanggungjawaban tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kualifikasi Noodweer Excess dala…
Penelitian ini berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu…
Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank N…
This research examines legal protection for consumers and the resolution of disputes due to default in online buying and selling on one of the Blibli e-commerce marketplaces. The method used is normative juridical with an approach based on legislation. Legal protection is carried out preventively and repressively, with the theories used including agreements, legal protection, legal responsibili…
Tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat kerap dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum. Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat di suatu daerah tertentu, penyelesaian setiap perkara pidana baik yang ringan maupun yang berat sekalipun tetap diselesaikan lewat hukum adat yang berlaku. Namun, tidak jarang pula sebagian masyarakat yang…
Dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dikenal istilah tanggung renteng, dimana para terdakwa diwajibkan untuk menanggung secara bersama-sama jumlah restitusi yang dikenakan. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR 648 K…
Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. Corporate mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit adalah salah satu dampak negatif yang perl…
Digital transformation in land services has become an urgent need amidst the advancement of information technology. This study aims to analyse the implementation and legal protection for land rights holders in electronic-based land registration in Palembang City. The research method used is normative-empirical juridical with a qualitative approach. The results show that the implementation of el…
Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam mengakses keadilan, termasuk dalam proses mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dan memadai. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam sistem hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mendalami h…
Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…
Skripsi ini menganalisis prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid. Perlindungan merek ditingkat International menjadi kebutuhan penting bagi pemilik merek di Indoensia. Untuk itu, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada dibawah Kementerian Hukum oleh Direktora…
This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …
Penelitian ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, termasuk terhadap hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara. Dalam…
Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…
Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Insubordinasi (Melawan Atasan) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Militer (Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ratio decidendi hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 serta bag…
The role of a notary is closely related to the banking sector and ideally should always be present in every credit agreement to guarantee and provide certainty of such agreements. In distributing credit to gain profit, banks must ensure that the credit extended will be repaid and not become non-performing loans. However, in fact, in the field, nearly 70% of banking credit agreements, especially…
This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…
ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…