LARANGAN RANGKAP JABATAN BAGI WAKIL MENTERI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELEN…

Rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri saat ini mencapai 32 dari 55 jumlah keseluruhan wakil menteri. Hal ini berpotensi mempengaruhi kinerja wakil menteri dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Namun, selama ini hanya ada aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri bukan wakil menteri. Masalah yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana urgensi dan implika…

MPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Palembang dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah, serta dokume…

ILMU NEGARA

Edition

1

ISBN/ISSN

978-602-425-057-7

Collation

xii, 250 hlm. ; 26 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Sat i

PRAKTEK-PRAKTEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: BUKU KEDUA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-414-105-4

Collation

xviii, 192 hlm. : ilus. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kal p

Membangun Koalisi Yang Otoritatif Dalam Menilai Proses Pembentukan Perundang-…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-99705-1-2

Collation

iv, 35 hlm.; 18 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Zen m

Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

176 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Joe s

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

1

ISBN/ISSN

979-769-012-1

Collation

xiv, 370 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Hud h

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASAR-DASARNYA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

320 hlm., 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Ran h

HUKUM TATA NEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

200 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Djo h

SISTEMATIKA HUKUM TATANEGARA

Edition

-

ISBN/ISSN

979-518-117-3

Collation

xii, 267 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Kar s

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Edisi Revisi

Konsep good government dan good governance yang marak didengungkan akhir- akhir ini pada intinya merupakan implementasi asas negara hukum dan asas demokrasi, yang merupakan dua landasan utama hukum administrasi. Hal ini berarti pengejawantahan good government dan good governance hanya mungkin ketika hukum adminsitrasi berfungsi sebagaimana mestinya.Sebaliknya, jika hukum administrasinya tidak b…

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Pasca Perubahan UUD 1945 : SISTEM PERWAKILAN …

Edition

-

ISBN/ISSN

978-979-3519-81-4

Collation

xvi, 216 hlm. ; 24 cm

Series Title

-

Call Number

342 Yuh s

Wewenang MAHKAMAH KONSTITUSI dan IMPLIKASINYA dalam SISTEM KETATANEGARAAN REP…

Edition

-

ISBN/ISSN

979-414-936-5

Collation

xxxvi, 526 hal., tab., ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Tha w

DERAP LANGKAH MENABUR KEADILAN: Hukum, Politik, Hukum Tata Negara, dan Hukum …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxvi, 605 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bus d

HUKUM TATA NEGARA : SIFAT SERTA TATA CARA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGAR…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

x, 163 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Soe h

SELAYANG PANDANG TENTANG SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 175 hlm. ; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Joe s

DERAP LANGKAH MENABUR KEADILAN: Hukum, Politik Hukum Tata Negara, dan Hukum T…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxvii, 1193 hlm. : ilus. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bus d

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edition

1

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Collation

xii, 238 hlm ;21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Ali h

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR DILIHAT DARI SEGI ILMU HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 305 hlm. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Sim p

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM TANYA JAWAB

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xviii, 237 hlm.; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Roe m

Hukum Tata Negara Republik Indonesia Buku 1 (1945-1985)

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 719 hlm 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Kan h

MODEL-MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA

-

HUKUM TATA NEGARA PERBANDINGAN

Edition

6

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Collation

x., 238 hlm.; ill.; tab.; 21 cm

Series Title

-

Call Number

342 Bas h

Buku Hukum Tata Negara Sistem Presidensial RI Sejarah Kekuasaan

Edition

-

ISBN/ISSN

978-623-022-639-7

Collation

viii, 103 hlm.; 23 cm

Series Title

-

Call Number

342.598 Mon H

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG RE…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

127 hlm . : 24 cm

Series Title

-

Call Number

340 Und u

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-6344-79-3

Collation

xvi, 236 hlm.; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

342 Bur h

RECALL DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

viii, 121 hlm.: Tab.; 29 cm

Series Title

-

Call Number

T52954

ANALISIS PASAL 28 E AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945 TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISAS…

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, dalam kehidupan bernegara diskriminasi terhadap hak asasi manusia sering kali terjadi maka oleh karena itu peran negara harus dapat melindungi hak-hak tersebut, pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana didasarkan pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan mengenai …

IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI DP…

This thesis raises legal issues regarding the implementation of the principle of openness in the process of forming regional regulations in the South Sumatra Provincial DPRD. Openness is an important principle in realizing transparent and participatory governance as mandated in various laws and regulations. In practice, there are still limitations on public access to information on the regional…

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMIL…

This study aims to analyze the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 2 of 2024 in the conduct of the Regional Head Election in Pemulutan Barat District, Ogan Ilir Regency. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The theoretical framework applied is George C. Edwards III’s policy implementat…