PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PE…

Restorative justice, as a means of reconciliation between the defendant and the victim in a criminal act, can produce different outcomes in judges' decisions. Generally, this reconciliation is used as a mitigating factor for the defendant. However, some decisions use restorative justice as a reason for acquitting the defendant, although normatively it is not considered a justification or a reas…

PENITIPAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG MASIH DALAM SENGKETA KEPEMILIKA…

The implementation of the deposit of compensation for land acquisition for the construction of the Inderalaya-Prabumulih toll road in a state where the land is still in dispute over ownership, experiencing obstacles from legal substance factors is legal substance factors, namely the Land Acquisition Law which does not contain an explanation of the article explaining regarding when compensation …

PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBASKAN TERSANGKA DENGAN ALASAN NOODWEER EXCESS DALAM …

Penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBASKAN TERSANGKA DENGAN ALASAN NOODWEER EXCESS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Noodweer Excess yang digunakan sebagai alasan pemaaf dalam penghapusan pertanggungjawaban tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kualifikasi Noodweer Excess dala…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN…

Penelitian ini berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN REJANG LEBONG.” Penilitan ini membahas mengenai banyaknya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Rejang Lebong pada tahun belakangan ini. Oleh karenanya diperlukan kajian mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR ATAS NASABAH SEBAGAI DEBITU…

Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Namun program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan ini juga mengandung risiko gagal bayar atau kredit macet. Salah satu contoh bank yang memberikan KUR kepada debitur dan mengalami risiko gagal bayar adalah PT. Bank N…

TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA JUAL BELI ONLINE…

This research examines legal protection for consumers and the resolution of disputes due to default in online buying and selling on one of the Blibli e-commerce marketplaces. The method used is normative juridical with an approach based on legislation. Legal protection is carried out preventively and repressively, with the theories used including agreements, legal protection, legal responsibili…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEBERANG ULU 1 PA…

Tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat kerap dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum. Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat di suatu daerah tertentu, penyelesaian setiap perkara pidana baik yang ringan maupun yang berat sekalipun tetap diselesaikan lewat hukum adat yang berlaku. Namun, tidak jarang pula sebagian masyarakat yang…

PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL T…

Dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana dikenal istilah tanggung renteng, dimana para terdakwa diwajibkan untuk menanggung secara bersama-sama jumlah restitusi yang dikenakan. Dari uraian tersebut dilakukan penelitian dengan judul PEMBAYARAN RESTITUSI BERUPA TANGGUNG RENTENG PADA KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR 535/PID.SUS/2019/PN DPS dan PUTUSAN NOMOR 648 K…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT

Korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum. Corporate mencakup Badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah). Limbah rumah sakit adalah salah satu dampak negatif yang perl…

IMPLEMENTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAMPEND…

Digital transformation in land services has become an urgent need amidst the advancement of information technology. This study aims to analyse the implementation and legal protection for land rights holders in electronic-based land registration in Palembang City. The research method used is normative-empirical juridical with a qualitative approach. The results show that the implementation of el…

PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DALA…

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam mengakses keadilan, termasuk dalam proses mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dan memadai. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam sistem hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mendalami h…

KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PAS…

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN ATAS MEREK DI KEMENTERIAN HUKUM BERDASAR…

Skripsi ini menganalisis prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid. Perlindungan merek ditingkat International menjadi kebutuhan penting bagi pemilik merek di Indoensia. Untuk itu, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada dibawah Kementerian Hukum oleh Direktora…

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI TER…

This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PIHAK KETIGA YANG TIDAK TERLIBAT DALAM PERKA…

Penelitian ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, termasuk terhadap hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara. Dalam…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODO…

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI (MELAWAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Insubordinasi (Melawan Atasan) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Militer (Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ratio decidendi hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 serta bag…

PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI KOTA P…

The role of a notary is closely related to the banking sector and ideally should always be present in every credit agreement to guarantee and provide certainty of such agreements. In distributing credit to gain profit, banks must ensure that the credit extended will be repaid and not become non-performing loans. However, in fact, in the field, nearly 70% of banking credit agreements, especially…

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELA…

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKU…

ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…

LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI HADAPAN CAMAT DA…

Land acquisition for coal mining activities by state-owned enterprises (BUMN) cannot be categorized as public interest, so its implementation is business to business based on civil law in the form of purchase agreements. In practice, it is carried out through a statement of release of rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ SPPHT) made before a district head. However, it creates legal uncertain…

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA

Penelitian ini berjudul Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara In Absentia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menerapkan proses hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak hadir dalam persidangan (in absentia), serta apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi yang diadili tanpa …

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER …

Private Military Company (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersial yang menyediakan jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata. Penggunaan PMC atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang st…

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI NETFLIX ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI…

Perkembangan teknologi digital terus meningkatkan penggunaan layanan streaming seperti Netflix. Netflix adalah salah satu platform streaming yang mengumpulkan data pribadi penggunanya. Namun, isu terkait penyalahgunaan data sangat penting untuk diperhatikan menggingat adanya potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengg…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL B…

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya transaksi jual beli online, termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Namun, fenomena ini turut menimbulkan persoalan hukum yaitu wanprestasi, khususnya ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta upaya…

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERTAMA KALI DAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN…

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic program that aims to provide legal certainty for land ownership rights for all Indonesian people. In its implementation, PTSL is not only related to land administration aspects, but also has implications for taxation aspects, especially Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB). This study aims to analyze the implement…

PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMAT…

Penelitian ini membahas terkait upaya paksa penahanan terhadap tersangka di Kepolisian. Untuk melakukan penahanan terdapat dua syarat yakni pertama, syarat objektif yang sifatnya mutlak, berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau melakukan tindak pidana tertentu didalam pasal pengecualian. Kedua, syarat subjektif yang didasarkan pada penilaian pejabat yang berwenang, berup…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025