PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM KEPADA PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN DALA…

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai kendala yang signifikan dalam mengakses keadilan, termasuk dalam proses mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dan memadai. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam sistem hukum. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini mendalami h…

KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PAS…

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengana…

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN ATAS MEREK DI KEMENTERIAN HUKUM BERDASAR…

Skripsi ini menganalisis prosedur dan persyaratan pendaftaran merek international di Kementerian Hukum Berdasarkan Protokol Madrid. Perlindungan merek ditingkat International menjadi kebutuhan penting bagi pemilik merek di Indoensia. Untuk itu, Indonesia mengaksesi Protokol Madrid melalui Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017, yang pelaksanaannya berada dibawah Kementerian Hukum oleh Direktora…

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENENTUAN PEMIDANAAN ATAU REHABILITASI TER…

This study discussed the application of the principle of dominus litis by the Publics Prosecutor indetermining the from settlement og narcotics abuse cases, especially ini choosing betwen criminalization or rehabilitation for perpetrators. In the Indonesian criminal justice system, the principle ogf dominus litis gives full authority to the presecutor as the controller of the case to determine …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PIHAK KETIGA YANG TIDAK TERLIBAT DALAM PERKA…

Penelitian ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pihak Ketiga Yang Tidak Terlibat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penetapan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 01-Keberatan/PMT.II/AD/II/2024). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas, termasuk terhadap hak-hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara. Dalam…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS TINDAKAN WANPRESTASI INVESTASI BODO…

Kelemahan utama bidang hukum bagi korban investasi bodong adalah masalah ketidakpastian hukum, dengan adanya kekosongan hukum ini dapat mengakibatkan efektivitas dan optimalisasi perlindungan terhadap korban investasi bodong berlangsung tidak maksimal. Faktanya masih terdapat kesenjangan hukum bahwa seringkali pelaku investasi bodong kerap lolos dari sanksi hukum, contohnya dalam kasus Invest b…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI (MELAWAN…

Skripsi ini ditulis dengan judul Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Insubordinasi (Melawan Atasan) Terhadap Pelanggaran Kode Etik Militer (Pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ratio decidendi hakim dalam memutus pidana penjara prajurit insubordinasi pada Putusan Nomor 20-K/PM III-18/AD/II/2020 serta bag…

PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI KOTA P…

The role of a notary is closely related to the banking sector and ideally should always be present in every credit agreement to guarantee and provide certainty of such agreements. In distributing credit to gain profit, banks must ensure that the credit extended will be repaid and not become non-performing loans. However, in fact, in the field, nearly 70% of banking credit agreements, especially…

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN YANG MELA…

This research analyzes the legal basis and enforcement mechanisms for administrative sanctions against violations of the merit system by Civil Service Officials in the management of the Civil Service in Indonesia, particularly following the enactment of Law No. 20 of 2023. This study employs a normative legal research method, aiming to examine the provisions regarding sanctions in the aforement…

PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI ANTARA PERGURUAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKU…

ABSTRACT The State College of Law (PTNBH) is a concept of State College which has the status of a legal body and has its own autonomy. This has resulted in PTNBH having the opportunity to bind itself in business contracts, especially construction. Does not exclude the possibility, that PTNBH will be involved in a construction dispute. Arbitration has the authority to examine and prosecute const…

LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI HADAPAN CAMAT DA…

Land acquisition for coal mining activities by state-owned enterprises (BUMN) cannot be categorized as public interest, so its implementation is business to business based on civil law in the form of purchase agreements. In practice, it is carried out through a statement of release of rights (Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ SPPHT) made before a district head. However, it creates legal uncertain…

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA

Penelitian ini berjudul Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara In Absentia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengadilan menerapkan proses hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak hadir dalam persidangan (in absentia), serta apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara korupsi yang diadili tanpa …

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKU…

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang”. Rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024 dan apa yang menjadi faktor mempengaruhi dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Palembang tahun 2020-2024. Adapun peneliti…

ANALISIS STATUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY WAGNER …

Private Military Company (PMC) merupakan sebuah perusahaan komersial yang menyediakan jasa logistik, pelatihan militer, pertahanan, serta jasa keamanan. Jasa PMC umumnya digunakan sebagai pendukung bagi operasi resmi suatu angkatan bersenjata. Penggunaan PMC atau perusahaan militer swasta, semakin meningkat, terutama dalam konteks konflik bersenjata dan operasi keamanan di negara-negara yang st…

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA APLIKASI NETFLIX ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI…

Perkembangan teknologi digital terus meningkatkan penggunaan layanan streaming seperti Netflix. Netflix adalah salah satu platform streaming yang mengumpulkan data pribadi penggunanya. Namun, isu terkait penyalahgunaan data sangat penting untuk diperhatikan menggingat adanya potensi kebocoran data dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengg…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL B…

Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya transaksi jual beli online, termasuk melalui media sosial seperti Facebook. Namun, fenomena ini turut menimbulkan persoalan hukum yaitu wanprestasi, khususnya ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta upaya…

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP PERTAMA KALI DAN KEWAJIBAN BEA PEROLEHAN…

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic program that aims to provide legal certainty for land ownership rights for all Indonesian people. In its implementation, PTSL is not only related to land administration aspects, but also has implications for taxation aspects, especially Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB). This study aims to analyze the implement…

PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMAT…

Penelitian ini membahas terkait upaya paksa penahanan terhadap tersangka di Kepolisian. Untuk melakukan penahanan terdapat dua syarat yakni pertama, syarat objektif yang sifatnya mutlak, berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau melakukan tindak pidana tertentu didalam pasal pengecualian. Kedua, syarat subjektif yang didasarkan pada penilaian pejabat yang berwenang, berup…

ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: …

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183 KUH…

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI …

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xiii, 40 hlm.; ill.; tab.; 29 cm.

Series Title

-

Call Number

T1724962025

ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF…

Skripsi ini berjudul “Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme”. Konflik bersenjata internasional sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang memungkinkan terja…

PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PID…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB, dengan latar belakang pentingnya akses keadilan bagi terdakwa yang rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Posbakum d…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN ANAK (…

Skripsi ini berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Anak (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/2021/Pn.Bpd Dan Putusan Nomor. 16/Pid.Sus/2020/Pn.Mme. Kekerasan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan An…

URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS…

Penelitian ini membahas banyaknya kasus penghilangan paksa yang terjadi secara global maupun nasional dan aturan hukum internasional yang mengaturnya. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance merupakan aturan hukum internasional yang disahkan pada tahun 2006. Konvensi tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap hak setiap orang untuk terhindar dari…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEWAKAN TANAH TANP…

ABSTRAK Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyewakan Tanah Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mlg dan Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN Amb)" Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyewakan tanah tanpa izin dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mig dan PutusanNomor 260/Pid …

KEDUDUKAN MONETISASI KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PERSPEK…

The purpose of this study was to analyze the position of YouTube content monetization as an object of joint property in the perspective of Marriage Law, analyze about division of YouTube content monetization which is the object of a lawsuit in a dispute over the division of joint property in court, and to determine future regulations related to the position of YouTube content monetization as an…

PRINSIP KEHATI – HATIAN PENGISIAN DATA OLEH PENUMPANG DALAM PEMBELIAN TIKET…

Aplikasi Traveloka menyediakan asuransi tambahan untuk melindungi penumpang dalam perjalanan. Namun dalam pembeliannya integrasi penawaran asuransi yang sering kali otomatis tercentang (pre-ticked boxes) tanpa penjelasan memadai mengenai syarat klaim atau implikasi penggunaannya. Praktik pre-ticked boxes dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dan melanggar Undang-Undang Nomor …

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBENTUK NORMA HUKUM BARU SEBAGAI HARMONISASI…

The development of constitutional law presents a phenomenon where the Constitutional Court may formulate legal norms in its decisions. This study aims to analyze the authority to form written legal norms in the Pancasila Constitutional State, the legal status of norms in the Constitutional Court Decision, and to find ideal arrangements to ensure compliance with the Constitutional Court's decisi…

PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN DALAM KONTRAK BISNIS WARALABA YANG DIBUAT DI HAD…

A Franchise agreement is stated in the form of a written agreement containing several standard clausa and additional that have been previously discussed between the two parties. It is reasonable to suspect that this standard agreement will not be able to provide an adequate sense of justice for the party in a weak position. In a contract, the equality of the parties must be considered, if the e…

ANALISIS PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL (STUDI …

Skripsi ini membahas mengenai “Analisis Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Studi Kasus Putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst’’ Pada Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kejadian tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial Repulik Indonesia Dimana Menteri pada saat itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta fee dalam penanggulangan dana bantuan so…